PADANG, RADARSUMBAR.COM – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade menyarankan agar rapat gabungan antara komisinya dan Komisi IX DPR dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membahas gagal ginjal akut pada anak.
Andre menyebut kasus gagal ginjal akut pada anak sangat meresahkan masyarakat. “Saya mengusulkan adanya rapat gabungan antara Komisi VI, Komisi IX dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, dan BPOM untuk mengurai permasalahan ini,” kata Andre dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/11/2022).
Andre menilai tidak ada langkah serius dari pemerintah dalam menyelesaikan kasus gagal ginjal akut yang menewaskan seratusan pasien. Andre menangkap kesan saling menyalahkan dan lempar tanggung jawab pemerintah terkait persoalan ini.
“Yang saya lihat, BPOM itu betul-betul buang tanggung jawab ke Kementerian Perdagangan. Padahal Kementerian Perdagangan menyampaikan kepada kami izin impor obat itu rekomendasinya datang dari Kementerian Kesehatan.”
“Tugas BPOM itu memeriksa apakah bahan obat itu aman digunakan atau tidak. Jadi terlihat di sini BPOM tidak mau disalahkan,” kata Ketua DPD Gerindra Sumatra Barat ini.
Andre mengaku prihatin anak-anak yang merupakan masa depan bangsa menjadi korban kasus gagal ginjal akut. Andre menyebutkan rapat gabungan antara seluruh pemangku kepentingan ini dapat membongkar akar masalah dan mencari solusi atas kasus gagal ginjal akut anak.
“Jika dalam rapat nanti terungkap BPOM salah, kita beri rekomendasi ke Pak Jokowi, ganti itu Kepala BPOM. Kita reformasi BPOM. Ini sudah ada 325 kasus, 178 anak yang meninggal. Nggak ada yang berani bertanggung jawab soal itu,” kata Andre Rosiade.
“PSSI aja, 132 meninggal, langsung KLB (Kongres Luar Biasa). Maksud saya, ini 178 orang, nggak ada yang berani tanggung jawab. Pemerintah juga tidak bikin tim pencari fakta. Urusan bola cepat, urusan 178 orang mati ini lambat. Kita malah melihat institusi negara saling lempar tanggung jawab,” ujar dia. (rdr)
