PADANG, RADARSUMBAR.COM – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akhirnya memutuskan untuk menghentikan proyek pembangunan landmark Lembah Harau.
Ke depan, kementerian memastikan segala proyek yang berhubungan dengan kelestarian alam akan melibatkan masyarakat.
Keputusan untuk membatalkan proyek landmark Lembah Harau disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup (Sekjen) KLHK Bambang Hendroyono saat berdiskusi dengan tokoh muda Sumbar, Bhenz Maharajo, Selasa (7/11/2022) malam di Jakarta.
“Sudah dirapatkan, diambil keputusan, untuk proyek landmark Lembah Harau sedang diproses untuk dihentikan. Nanti akan ada proyek lain yang berlandaskan kelestarian dan kearifan lokal.”
“KLHK mendengar suara masyarakat Sumatera Barat dan direspon cepat. Bu Menteri langsung yang mengintruksikan,” terang Bambang.
Dijelaskan Bambang, sebenarnya spirit yang dibawa Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Sumbar dalam proyek landmark ini baik, bagaimana Harau lebih bagus ke depan dan terjaga.
“Namun mungkin ada sosialisasi yang kurang sampai sehingga niat baik tersebut tidak sepenuhnya diterima masyarakat. Kami (kementerian) dan BKSDA sangat menyadari pentingnya mendengar suara masyarakat dalam menjalankan pembangunan,” ucap Bambang.
Bambang menyebutkan, ada hikmah yang diambil dari perdebatan yang muncul di tengah masyarakat terkait rencana pembangunan landmark.
“Kita mengapresiasi masyarakat Sumbar yang begitu peka dengan alam, dan turut serta menjaga alam dengan baik.”
Sekjen menjelaskan, polemik yang terjadi tidak akan menyurutkan niat Kementerian LHK dan BKSDA untuk membangun dan menjaga kelestarian Sumbar.
“Ada hikmahnya untuk kita semua. Semoga ke depan tidak ada lagi kejadian seperti ini, dan masyarakat terus terlibat menjaga alam,” harap Sekjen KLHK.
“Dalam rapat juga ada pimpinan BKSDA, kami sama-sama sepakat ke depan pembangunan dan kelestarian Sumbar akan terus dijaga, terutama Taman Wisata Alam (TWA) Harau. Kuncinya, kolaborasi dengan masyarakat,” paparnya.
Bambang meminta agar masalah ini dianggap selesai. Energi yang dipunya masyarakat kembali disalurkan untuk menjaga alam. Bantu sampaikan ke masyarakat banyak dan masalah ini jadi ajang pembenahan untuk lebih baik ke depan.
“KLHK, termasuk di dalamnya BKSDA tidak ada apa-apanya tanpa dorongan masyarakat, khususnya Sumbar,” harap Bambang. (rdr/rel)
