SIMPANGEMPAT, RADARSUMBAR.COM – Belasan dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat melakukan aksi mogok kerja sementara yang mengakibatkan pelayanan masyarakat terganggu, Selasa.
Aksi mogok kerja 18 dokter spesialis itu diduga meminta tambahan penghasilan selain dari uang remunerasi yang diterima selama ini.
Kepala Bidang Perencanaan dan Program RSUD Pasaman Barat Nasri Subarjo Can didampingi Kepala Bidang Pelayanan, dr. Jely di Simpang Empat, Selasa, mengatakan aksi mogok kerja dokter spesialis itu berdasarkan surat ke manajemen karena mereka meminta kepastian untuk tambahan penghasilan atau Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP).
Menurutnya pihak rumah sakit tidak bisa mencairkan anggaran itu karena setelah berkoordinasi dengan Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) anggaran untuk TPP bagi dokter spesialis tidak bisa dicairkan karena dokter spesialis telah memperoleh remunerasi.
“Jika dibayarkan maka tentu melanggar aturan dan regulasi yang ada karena akan terjadi pembayaran ganda,” ujarnya.
Ia mengatakan pihaknya telah menggelar rapat terkait persoalan itu dan akan mencarikan solusinya. Namun Direktur RSUD Yandri masih melaksanakan tugas di Kota Padang dan segera kembali ke Pasaman Barat sehingga masih menunggu apa kebijakan yang akan dilakukan.
Sementara itu Kepala Bidang Pelayanan dr. Jely mengatakan bagi pasien yang telah terlanjur datang ke RSUD maka diberikan arahan untuk sementara berobat ke rumah sakit terdekat. “Bagi yang terlanjur datang tentu kecewa. Namun pelayanan di bagian umum, IGD dan poli gigi tetap buka,” sebutnya.
Pihaknya segera mencarikan solusinya nanti agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Sementara itu anggota DPRD Pasaman Barat Syafridal yang langsung turun ke RSUD merasa sangat prihatin dengan apa yang terjadi yang mengakibatkan pelayanan terganggu. “Pihak rumah sakit harus menyelesaikan persoalan ini dengan cepat. Ini sudah jelas mengganggu pelayanan ke masyarakat. Jangan persoalan ini berlarut-larut,” tegasnya.
Menurutnya seharusnya dokter spesialis tidak memaksakan kehendak dan taat kepada aturan yang ada. Sebab, ini menyangkut hajat hidup orang banyak. “Ini jelas sangat merugikan masyarakat. Kami akan menyurati Ikatan Dokter Indonesia mengenai masalah ini. Solusi ini harus ada dengan cepat. Kasihan masyarakat yang ingin berobat,” sebutnya.
Salah seorang keluarga pasien yang ingin membawa keluarganya berobat Genisa mengatakan sangat kecewa dengan aksi mogok dokter spesialis karena keluarganya tidak bisa berobat. “Rencana mau ke dokter spesialis penyakit dalam. Tetapi tidak buka terpaksa pulang lagi,” katanya.
Salah seorang dokter spesialis Onkologi dr. Okta belum bisa memberikan keterangan lebih jauh dan segera akan memberikan keterangan lengkap nantinya. (rdr/ant)
