PADANG, RADARSUMBAR.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat menggandeng sejumlah komunitas di daerah itu dalam melakukan pengawasan tahapan pelaksanaan Pemilu 2024.
“Bawaslu memiliki ruang-ruang yang membatasi kita dalam melakukan pengawasan sehingga perlu melibatkan pihak lain agar pengawasan berjalan dengan baik dan melahirkan pemilu jujur bersih dan adil,” kata Komisioner Bawaslu Sumbar Muhammad Khadafi di Padang, Rabu,
Ia mengatakan selama ini komunitas ini belum pernah disentuh secara langsung dilibatkan dalam melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu sementara pemilu harus diketahui semua pihak “Ini tentu jadi momentum agar menjadikan agen bagi banyak pihak terlibat dalam konteks pencegahan pelanggaran pemilu dan agar tidak terjadi disinformasi di tengah masyarakat,” kata dia
Menurut dia komunitas akan memberikan nilai lebih karena mereka selalu bersentuhan dengan masyarakat karena banyak kegiatan yang dilakukan seperti kegiatan sosial, pertemuan-pertemuan rutin dalam komunitas dan lainnya. “Kita berharap mereka yang telah mendapatkan informasi ini dapat menyebarluaskan minimal di komunitas mereka sendiri,” kata dia.
Selain itu pihaknya telah menghimpun data indeks kerawanan pemilu dari pemilu 2019 dan pemilu 2020 mulai dari kota dan kabupaten. Melalui data ini pihaknya dapat membaca potensi kerawanan yang dapat terjadi di Pemilu 2024. “Data ini yang akan kita sajikan kepada peserta pemilu, partai politik, stake holder hingga masyarakat luas sehingga potensi ini dapat dihindari dan tidak terjadi lagi di pemilu 2024,” kata dia.
Ia mengatakan sejumlah potensi kerawanan di Sumatera Barat seperti terjadinya politik uang kepada pemilih yang dilakukan peserta pemilu atau tim, pelanggaran netralitas ASN, data pemilih yang tak sesuai dan lainnya.
Bawaslu Sumbar sendiri menggelar Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Partisipatif Bersama Komunitas Se-Sumatera Barat yang diikuti 40 perwakilan komunitas di Kota Padang mulai dari komunitas mobil, komunitas pemusik, komunitas ojek daring dan lainnya.
“Masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu agar pemilu ini berjalan sesuai aturan yang ada dan minim terjadi pelanggaran,” kata dia. (rdr/ant)
