CIANJUR, RADARSUMBAR.COM – Meskipun gempa berkekuatan magnitudo 5,6 telah meluluhlantakan sebagian bangunan di Kabupaten Cianjur, namun tidak untuk dua bangunan sekolah dasar ini.
Bangunan SD yang terletak di Kecamatan Cilaku masih terlihat berdiri kokoh. Bahkan dinding di fasilitas pendidikan ini tak mengalami keretakan.
Kedua sekolah itu adalah SD Kidang Kencana dan SD Cibantala 1 yang pada 2020 lalu direnovasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).
“Kami punya pengalaman membangun sekolah dengan Teknologi RISHA yang kondisinya tetap aman pascagempa 21 November 2022 dengan skala 5,6 M di Kabupaten Cianjur,” ujar juru bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (26/11/2022) lalu.
Beliau menuturkan, kondisi struktur dan keseluruhan bangunan dua sekolah dasar itu aman dari kerusakan akibat gempa tersebut. “Sekolah lain yang dibangun secara konvensional terindikasi retak cukup parah,” ujarnya.
Menurutnya, beberapa sekolah lainnya yang dibangun Kementerian PUPR di Banten, Sulteng, Sulbar, Nias, dan NTB yang rentan bencana juga sudah menerapkan teknologi RISHA.
Di Cianjur, gempa pada Senin 21 November telah membuat puluhan ribu rumah rusak berat. Belum termasuk bangunan perkantoran, sekolah dan tempat ibadah.
Sementara itu, pada Selasa (29/11/2022), BMKG menyatakan masih melakukan survei di dua lokasi untuk pembangunan hunian tetap bagi korban gempa Cianjur. Keduanya yakni Kecamatan Mande seluas 4 hektare dan Kecamatan Cipendawa seluas 10 hektare.
“Kami masih melakukan pengukuran langsung, dan datanya nanti disampaikan oleh BMKG kepada pemerintah daerah dalam hal nanti untuk pembangunan hunian tetap,” ujar Koordinator Peringatan Dini Gempa Bumi BMKG, Sigit Pramono dalam konferensi pers, Selasa.
Beliau menambahkan terdapat satu wilayah yang sudah selesai dikaji, yakni Kecamatan Sirnagalih. Hasil kajian dengan metode dan pengukuran langsung di lapangan, kata Sigit, akan segera diinformasikan secara resmi oleh BMKG kepada pemerintah daerah. (rdr/ist)
