Optimalkan Pencegahan Stunting, Pemko Padang Bentuk TPK di 104 Kelurahan

Pemko Padang melalui Dinas Kesehatan berupaya keras mencegah stunting di Kota Padang. (Istimewa)

PADANG, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kota Padang melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) terus mengoptimalkan pencegahan serta penanganan masyarakat yang terverifikasi dan terindentifikasi stunting.

Kepala Dinas Kesehatan Padang Sri Kurnia pada Kegiatan Review Kinerja Tahunan Aksi Integrasi Stunting Kota Padang, Senin (12/12/2022), menyampaikan telah dilaksanakan program kerja kolaboratif lintas sektoral yang terintegrasi dalam upaya penurunan angka stunting di Kota Padang.

Saat ini telah dibentuk dan telah bekerja Tim Pendamping Keluarga (TPK) di 104 kelurahan dengan jumlah sebanyak 489 tim, dengan jumlah kader sebanyak 1.467 orang yg terdiri dari Kader KB, Kader PKK dan bidan.

TPK bertugas melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta melakukan surveilans kepada sasaran keluarga berisiko stunting. TPK juga dibantu oleh pihak lain, seperti dari Tim penggerak PKK, Puskesmas, Posyandu, dan juga pihak non pemerintah.

Terkait kasus stunting pada keluarga dengan enam anak di Kecamatan Bungus Teluk Kabung yang diberitakan viral di salah satu media sosial, Sri Kurnia menyampaikan bahwa telah dilakukan verifikasi ke lapangan.

Dan ditemukan bahwa keluarga yang dimaksud dengan kepala keluarga an. Frengkie. Dari 6 orang anak yang disebutkan, hanya 2 orang yang usia balita, tapi tidak satupun yang berstatus stunting.

Ada pun berita selanjutnya yang menyatakan bahwa keluarga ini telah seminggu hanya makan bubur air, hal tersebut tidak terjadi baru- baru ini, tapi di tahun 2020 ketika Frengki mendapat PHK dari tempat kerjanya.

Dinas Sosial menyampaikan Frengki telah terdaftar di DTKS dan sedang diusulkan sebagai penerima bantuan sosial PKH. Frengki juga tercatat sebagai penerima bantuan bedah rumah dan telah mendapatkan bantuan inflasi BBM Perlinsos. Dan saat ini Frengki dan keluarga telah difasilitasi layanan kesehatannya dengan kartu KIS/JKSS. (rdr)

Exit mobile version