Pada rapat koordinasi awal ini, ia menekankan, UPT harus mengidentifikasi layanan informasi demi meningkatkan layanan dalam rangka menunjang keselamatan transportasi laut dan berbagai aktifitas maritim lainnya. “Saat ini layanan informasi cuaca maritim sudah tersedia, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pengguna,” katanya.
Ia menambahkan, terdapat permintaan atas layanan informasi cuaca maritim yang signifikan dari pelaku pelayaran.
Pada tahun 2021, disampaikan, BMKG telah menerima total 218 permintaan layanan atau setara dengan 1.103 hari pelayanan informasi meteorologi maritim dari perusahaan pelayaran. “Kondisi tersebut, tentunya membutuhkan transformasi layanan informasi maritim sesuai dengan kebutuhan permintaan masyarakat,” tuturnya.
Di akhir rapat koordinasi, seluruh UPT BMKG Maritim dan Mandatori diminta harus bisa mengoptimalkan penyelenggaraan SLCN 2023 yang akan diselenggarakan di 51 lokasi sebagai momentum agar dapat mencetak agen-agen cuaca maritim di daerah dan membuka peluang untuk kerja sama dengan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pengembangan kegiatan SLCN di wilayah tersebut, demikian Eko Prasetyo. (rdr/ant)
