JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menko Polhukam Mahfud Md mengaku menerima laporan adanya jenderal pensiunan TNI yang membekingi praktik-praktik ilegal. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan akan mengecek hal tersebut.
Adanya laporan mengenai pensiunan TNI yang membekingi mafia tambang hingga mafia tanah itu disampaikan Mahfud saat acara Catatan Akhir Tahun Menko Polhukam di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (15/12/2022) lalu.
Mahfud mulanya mengaku menerima laporan adanya pensiunan TNI yang membekingi mafia. Dia pun lantas mempertanyakan kekuatan apa yang dimiliki pensiunan tentara hingga bisa menjadi beking mafia.
“Yang begitu tuh sudah lama. Kemarin saya tanya kepada Pak Sesmenko. ‘Pak, itu tentara kalau sudah pensiun punya kekuatan apa Pak? Kok di laporan saya tuh banyak membeking orang. Membekingi mafia. Jenderal inilah jenderal ini. Ndak Pak, ndak punya kekuatan.’ Nah kalau begitu saya bilang ambil, saya sampaikan ke polisi, ambil,” tutur Mahfud.
“Orang sudah pensiun kok masih ini. Lalu mau menggunakan apa? Mungkin sebentar lagi ada pengumuman tersangka,” imbuh dia.
Mahfud pun meminta Kapolri dan Panglima TNI tidak membiarkan hal ini. Mahfud berkomitmen memberantas beking mafia ini.
“Saya bilang ke poldanya, jangan dibiarkan yang kayak gini menguasai sebuah kompleks swasta tanpa izin, tanpa surat resmi memungut uang dari masyarakat. Yang begitu banyak dan kita, saya Pak Kapolri, Pak Panglima berkomitmen untuk menyelesaikan ini,” papar Mahfud.
Respons Panglima TNI
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan akan mengecek laporan mengenai pensiunan tentara yang membekingi praktik ilegal itu. Yudo memastikan bahwa TNI sudah memiliki polisi militer dan intel untuk menelusuri hal tersebut.
“Ya nanti kita cek dulu, kita kan mempunyai POM TNI, punya POM angkatan kan masing-masing, terus mempunyai intel, punya dispamal, dinas pengamanan angkatan laut, kemudian dinas pengamanan angkatan darat, punya Sintelal,” kata Yudo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/12/2022).
Yudo juga memastikan reformasi birokrasi dan organisasi akan terus ditegakkan. “Tentunya dengan adanya info seperti itu nanti kita cek dulu, kita kan saya sudah kemarin tuh reformasi birokrasi dan organisasi tentunya harus bersih semuanya,” ujarnya. (rdr/detik.com)
