PADANG, RADARSUMBAR.COM – Sebanyak 21 surat yang dikeluarkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan ditandatangani Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi telah tersebar.
Para penerima surat ini mulai dari universitas, rumah sakit, dealer kendaraan hingga pelaku usaha. Surat ini dibagikan ke berbagai pihak oleh lima orang berinisial Do (46), DS (51), Ag (36) MR (50) dan DM (36).
Mereka bukan pegawai maupun honorer dari Bappeda Sumbar. “Sudah 21 yang memberikan uang, mulai universitas, rumah sakit hingga dealer kendaraan dan lainya. Juga para pelaku usaha, ini baru 21,” kata Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Rico Fernanda, Selasa (17/8/2021) kemarin.
Rico mengatakan, kelima orang ini rencananya akan menyebarkan surat tersebut ke wilayah Sumbar. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya sejumlah surat yang masih dibungkus amplop.
“Banyak berkas surat yang kami sita, sudah ada nama-nama (yang dituju untuk dimintai uang). Dalam bentuk kop surat, dalam amplop. Isinya sama,” jelasnya.
Nominal uang yang diberikan para pihak yang menerima surat gubernur ini beragam. Menurut Rico, nominal uang paling besar adalah Rp20 juta.
“Paling besar 20 juta. Total sudah didapat Rp170 juta. Kalau betul suratnya, salah juga pemerintah provinsi kenapa orang sipil yang disuruh minta uang mengunakan kop surat ditanda tangani gubernur. Uang masuk ke rekening pribadi juga,” ujarnya.
Surat tertanggal 12 Mei 2021 bernomor 005/3904/V/Bappeda-2021 tersebut perihal penerbitan profil dan potensi Provinsi Sumatra Barat. Kop surat ditandatangani Mahyeldi Ansharullah.
Isi surat itu meminta partisipasi dan kontribusi dalam mensponsori penyusunan dan penerbitan buku profil “Sumatera Barat – Provinsi Madani, Unggul dan Berkelanjutan” dalam versi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris serta Bahasa Arab serta dalam bentuk soft copy.
Rico mengungkapkan, hasil pemeriksaan kelima orang yang kini masih berstatus saksi, mengaku surat tersebut asli dari gubernur. Dengan alasan inilah pihaknya belum bisa memastikan kasus tersebut merupakan penipuan.
“Hasil pemeriksaan kelima orang, mereka memiliki bukti-bukti bahwa surat ini dari gubernur dan orang kepercayaan gubernur,” tuturnya.
Sampai saat ini, pihak kepolisian masih menunggu keterangan resmi dari Bappeda Sumbar perihal surat tersebut. Jadwal klarifikasi akan dilakukan pada Sabtu (21/8/2021). Terkait keabsahan surat itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi sebelumnya mengatakan dirinya akan mempelajari terlebih dahulu.
Namun dia juga tidak membantah ada surat yang dia tandatangani terkait penerbitan buku. “Iya memang banyak yang mengatasnamakan saya, di media sosial juga banyak, nanti kita coba pelajari dulu,” kata Gubernur Mahyeldi di DPRD Sumbar, Senin (16/8/2021). (*)