PADANG, RADARSUMBAR.COM – Setelah heboh dengan pembelian mobil dinas (mobnas) yang dilakukan oleh Gubernur Sumbar dan Wakilnya yang akhirnya dikembalikan, kini kembali hadir polemik baru di tengah masyarakat. Yakni, adanya anggaran Rp10 Miliar untuk renovasi rumah dinas Ketua DPRD Sumbar dan gedung DPRD Sumbar.
Menanggapi kehebohan tersebut, Ketua Bapemperda sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbar Hidayat pun angkat bicara. Dia menjelaskan sejumlah poin terkait polemik tersebut. Dia menyebut, renovasi berat tersebut dilakukan di bagian belakang rumah dinas yang ditempati oleh Ketua DPRD.
“Artinya, yang direhab itu bukan rumah dinas yang ditempati Ketua DPRD, melainkan bangunan yang ada di belakang dan masih satu kesatuan kawasan rumah dinas tersebut,” katanya dalam siaran pers yang diterima radarsumbar.com, Jumat (20/8/2021).
Kemudian, kondisi bangunan yang berada di belakang rumah dinas Ketua DPRD tersebut informasinya sejak tahun 2005 belum pernah direnovasi dan konstruksinya sudah tidak aman karena guncangan gempa 2009 lalu dan kondisi atapnya juga sudah banyak yang bocor.
“Renovasi bagian belakang tersebut direncanakan juga untuk dimanfaatkan sebagai tempat isolasi bagi siapapun masyarakat yang terkena Covid-19 dan harus menjalani isolasi,” jelasnya kemudian.
Lalu, direncanakan juga untuk ruang pertemuan dan menerima tamu (kadang sampai malam) yang sering datang dari berbagai lapisan masyarakat dan daerah di Sumatera Barat. Ada yang berasal dari unsur Ormas, tokoh masyarakat, perguruan tinggi. Serta, dimanfaatkan untuk petugas keamanan yang bekerja di rumah dinas.
Untuk kondisi rumah dinas yang ditempati Ketua DPRD saat ini, sejak ditempati pada November 2019 lalu belum pernah dilakukan perbaikan, termasuk belum pernah pergantian mobiler. Sementara, kondisi rumah dinas saat ini banyak yang bocor (dapur bocor, kamar ada yang bocor, pintu rumah dinas tidak bisa dikunci).
“Artinya, yang direhab itu bukanlah rumah dinas yang ditempati Ketua DPRD,” tambahnya.
Disebut Hidayat, anggaran tersebut juga sesuai kontrak Rp5,690 Miliar (dari pagu anggaran Rp6,8 Miliar) dan informasinya pelaksanaan pekerjaan sudah dimulai sejak beberapa minggu lalu.
Berhubung sudah ada kontrak kerja dan pembangunan rehab sudah dilaksanakan, maka agar tidak menjadi objek gugatan hukum dari kontraktor, pembangunan rehab mau tidak mau tetap dilanjutkan.
“Namun demikian, kami Fraksi Gerindra DPRD Sumbar meminta dan mendesak pihak pengguna jasa dan penyedia jasa untuk melakukan evaluasi atau melakukan perubahan atas kontrak yang sudah disepakati agar melakukan perubahan atau adendum kesepakatan yang tertuang dalam kontrak kerja,” paparnya.
Yakni, bagaimana seefisien mungkin dalam pengunaan anggaran namun, fungsi renovasi tersebut tetap tercapai walau tidak 100%. Artinya, anggaran yang tergunakan misalnya cukup 25% saja tapi fungsi tetap dapat dimanfaatkan walau tidak sepenuhnya sesuai perencanaan awal.
“Kelebihan anggaran yang tidak terpakai 100% tersebut kemudian bisa dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19,” tutup Hidayat yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar ini.
Sudah Melalui DED
Sementara itu, Sekretaris Dewan Raflis menyebut, untuk membangun fisik tentu diawali dengan pembuatan DED (Design Engineering Detail) yang disiapkan oleh konsultan perencana. DED tersebut diperiksa oleh Tenaga Teknis dari PU dan kemudian baru keluar harga HPS (harga perkiraan sendiri).
“Dari situ baru kita usulkan kepada LPSE (Layanan Pengadaan Sistim Elektronik) untuk dilelang,” tuturnya.
Setelah itu, dari hasil di ULP (Unit Layanan Pengadaan), nilai kontrak renovasi rumah dinas yang bagian belakang itu adalah sebesar Rp5.690.000.000, dimana rencana bangunan dan kegunaannya sudah disampaikan oleh Ketua DPRD.
“Tapi, perlu juga diinformasikan bahwa pekerjaan tersebut tentunya membuka lapangan kerja bagi masyarakat kita dalam kondisi saat ini,” sebut Raflis. (*)
