PADANG, RADARSUMBAR.COM-Salah satu poin yang akhirnya mebuat Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Solok merekomendasikan pemberhentian Dodi Hendra sebagai ketua disebut karena arogan. Namun, Wakil Ketua BK Dian Anggraini tak pernah mau membuka, arogansi seperti apa yang dilakukan kader Gerindra itu.
Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumbar Evi Yandri dan Host Advokat Bicara yang digelar secara langsung oleh Padang TV Jumat (20/8) malam yang terus mendesak kader Partai Gerindra itu tak kunjung mendapat jawaban.
“Saya tak bisa membukanya di sini, ini bukan forum yang tepat. Yang jelas ini sudah dibuktikan dan juga melalui tahapan di BK. Para saksi ahli pun sudah mengakui kalau ini Tindakan arogansi dan mengintervensi lembaga lain. Sudah diputuskan melanggar kode etik,” kata Dian Anggraini yang Jumat siang membacakan hasil keputusan BK yang merekomendasikan pencopotan Dodi Hendra.
Evi Yandri yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbar melihat, apa yang terjadi kepada Dodi Hendra seperti sudah didesain atau diskenariokan. Apalagi, keputusan ini sudah beredar jauh sebelum rapat paripurna yang digelar mendadak itu. “Kami sudah dengar, targetnya Dodi Hendra diberhentikan. Sekarang dibacakan,” katanya.
Evi Yandri juga berterima kasih kepada para pelaku kerusuhan saat sidang paripurna RPJMD Solok di DPRD Solok kemarin. Dari sana masyarakat dapat melihat, siapa yang arogan sebenarnya. Dodi Hendra, sudah dipastikan tak arogan dan mampu tenang dalam memimpin sidang. Bahkan sempat turun menenangkan para anggota dewan yang ricuh.
“Banyak warga yang menyampaikan kepada saya, siapa yang arogan sebenarnya? Dodi Hendra begitu tenang, sementara orang-orang yang memberinya mosi tak percaya malah terlihat arogansinya di depan public. Bahkan dari tayangan berulang-ulang di televisi terlihat, siapa-siapa orang yang arogan di sidang DPRD Kabupaten Solok,” kata Evi Yandri yang menyebut partainya tidak akan tinggal diam dengan apa yang terjadi kepada Dodi Hendra.
Menurut Evi Yandri, Dodi Hendra masih sah sebagai Ketua DPRD Solok. Karena, apa yang dibacakan BK baru sebatas rekomendasi. “Sekarang masih sah ketua DPRD. Itu baru rekomendasi saja. Masih jauh untuk memberhentikan saudara Dodi Hendra. Apalagi, keputusan itu nantinya dikembalikan ke Gerindra. Secepatnya kami akan berkoordinasi dengan DPP Gerindra soal ini,” katanya. (rdr)