JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Kepala Otorita IKN Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengatakan bahwa hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pertahanan Keamanan (Hankam) di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara) senilai Rp41 triliun siap dibangun oleh tiga investor.
Ketiga investor yang menyatakan kesiapannya adalah PT Summarecon Agung Tbk (Summarecon), Konsorsium CCFG Corp – PT Risjadson Brunsfield Nusantara (CCFG-RBN), dan Korea Land and Housing Corporation (KLHC).
Menurut Bambang, tiga perusahan tersebut sudah mendapatkan Surat Izin Prakarsa Proyek (SIPP) atau Letter to Proceed (LTP) dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
”Saat ini tercatat ada 59 pelaku usaha dari berbagai sektor yang sudah mengirimkan Letter of Intent untuk berinvestasi di IKN yang sedang kami proses dan kami yakin jumlah tersebut akan terus bertambah. Dari jumlah tersebut, 3 pelaku usaha sudah mendapatkan SIPP untuk membangun hunian ASN/Hankam. Semoga proses selanjutnya dapat segera tuntas dan bisa langsung tancap gas di awal 2023 ini,” ujar Bambang, dalam keterangan resmi yang diterima InfoPublik, Rabu (4/1/2023) dilansir infopublik.id.
Sebagai catatan, sektor yang menjadi minat para investor saat ini adalah pendidikan (15 LOI), kesehatan (5 LOI), perumahan (8 LOI), perkantoran pemerintah (2 LOI), perkantoran swasta dan BUMN (3 LOI), mixed use (8 LOI), konsultan (6 LOI), infrastruktur dan utilitas (10 LOI) dan teknologi (2 LOI).
Hunian yang dibangun oleh tiga investor tersebut akan mampu menampung kurang lebih 14,500 ASN dan Hankam di 184 tower yang berada di beberapa area, yaitu Pusat Pelayanan WP1A-1, Pemerintahan Timur WP1A-1, Hunian TNI WP1A-1, dan WP1B Tahap 1. Ketiga investor tersebut ditargetkan untuk menuntaskan pekerjaannya pada tahun 2024 dan sehingga dapat beroperasi pada bulan Agustus-Desember 2024.
Kembali diingatkan bahwa pemerintah tetap berkomitmen bahwa pembiayaan pembangunan IKN Nusantara akan berasal dari APBN sebesar 20 persen dan 80 persen berasal dari investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Pemerintah Indonesia terus mengajak investor baik dari dalam negeri dan luar negeri untuk terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara. Hal ini perlu dilakukan mengingat pemerintah berkomitmen untuk tidak membebankan pembangunan IKN pada APBN. ”Pembangunan IKN Nusantara tidak boleh memberatkan APBN, maka dari itu kita akan kerja keras untuk mencari investor yang dapat diajak bekerjasama dalam membangun proyek bersejarah ini,” tutup Bambang.
Total nilai investasi dari ketiga investor tersebut adalah sekitar Rp41 triliun dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Berikut adalah rincian nilai investasinya, Summarecon sebesar Rp1,67 triliun, RBN-CCFG sebesar Rp30,8 triliun dan KLHC sebesar Rp8,65 triliun.
