JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersinergi mengawal seluruh kebijakan pemerintah terkait pembangunan di Papua.
Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam keterangan resminya saat memberikan pengarahan kepada prajurit TNI-Polri di wilayah Papua, Senin (9/1/2023).
Menurut Sigit, TNI dan Polri telah melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait program pembangunan di Papua. Hal itu dilakukan demi mengetahui apa yang menjadi kendala dalam program pembangunan infrastruktur di Tanah Papua.
“Karena itu adalah bagian dari program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Tentunya TNI-Polri hadir untuk memastikan semua bisa berjalan dengan baik,” ujar Kapolri Jenderal Sigit dilansir infopublik.id.
Adapun, kebijakan Pemerintah terkait program prioritas di Papua di antaranya pembangunan destinasi wisata, pengembangan kawasan perkotaan, dan infrastruktur kawasan pertanian. Kemudian, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pengembangan Bandara, program terkait pemekaran, dan penugasan tenaga kesehatan.
Dalam mengawal seluruh kebijakan Pemerintah di Papua, jelas Sigit, ada dua pendekatan yang dilakukan yakni soft approach dan hard approach. Sigit menjelaskan, pendekatan lunak dilakukan dengan memberikan edukasi, proses sosialisasi, peningkatan kualitas sektor pendidikan, dan sumber daya manusia (SDM).
“Sehingga terjadi transfer knowledge yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua terkait dengan program pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan,” kata Sigit.
Kendati demikian, Sigit menegaskan, petugas pun akan melakukan hard approach kepada seluruh pihak yang ingin menggagalkan kebijakan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat Papua. Contohnya, penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
“Tentunya kita berusaha supaya ke depan tindakan penegakan hukum yang kita lakukan bisa tepat sasaran dan tidak berdampak ke masyarakat yang mungkin kemudian menjadi korban yang seharusnya bukan bagian dari kelompok kriminal bersenjata,” jelas Sigit.
Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan bahwa aspirasi yang disampaikan seluruh pihak terkait Papua akan dijadikan masukan untuk menentukan kebijakan dan langkah yang diambil ke depannya.
Dengan begitu, seluruh kebijakan itu bisa mensukseskan seluruh program atau kebijakan pemerintah di Tanah Papua. “Sehingga kita dapat mengambil keputusan kebijakan percepatan pembanginan di Papua. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah, meningkatkan kesejahteraan,” kata Yudo.
Yudo pun memastikan bahwa TNI-Polri siap secara maksimal dan profesional mengawal seluruh kebijakan pemerintah dalam membangun Papua.
“Tentunya itu perlu dukungan dari TNI-Polri untuk memberikan jaminan keamanan bagi seluruh pekerjanya dan juga infrastruktur yang lain. Dan juga dengan adanya daerah otonomi baru (DOB), kita akan bantu Pemda dan TNI dalam fungsi tugas pokok bantu Polri percepatan pembangunan di daerah,” tutup Yudo. (rdr)
