JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, mendorong pelaksanaan rapat gabungan antarkomisi guna membahas nasib 3,2 juta dosis vaksin gotong royong yang bernilai kurang lebih Rp400 miliar. Andre mengatakan vaksin tersebut akan kedaluwarsa pada akhir 2023.
“Kita rapat 24 November 2022 lalu, dalam kesimpulan ada catatan bahwa Komisi VI mendorong adanya rapat gabungan dengan Komisi IX dan Komisi III membahas nasib vaksin gotong royong yang sedang berpacu dengan waktu untuk menjadi kedaluwarsa. Kalau sudah kedaluwarsa dan jadi temuan, Pak Honesti bisa ditangkap,” kata Andre dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan jajaran direksi PT Bio Farma di gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/1/2022).
Andre mengatakan dia secara konsisten mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN dan Bio Farma, soal stok vaksin gotong royong yang berjumlah jutaan dosis dan berujung kedaluwarsa bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena merugikan keuangan negara.
“Ini dulu vaksin gotong royong rencananya akan dipakai oleh Kadin. Mereka meminta sekitar 25 hingga 30 juta dosis. Lalu oleh Pak Honesti dicoba dulu 7,5 juta dosis. Ternyata yang terpakai hanya setengah dan sekarang masih ada 3,2 juta dosis. Saya sudah setahun ini mengingatkan pemerintah, Bio Farma maupun Kementerian BUMN karena ini bisa menjadi bom waktu kalau tidak segera diantisipasi dan ini bisa berujung pada persoalan hukum,” kata Ketua DPD Gerindra Sumbar.
Andre Rosiade kembali meminta pimpinan Komisi VI segera menggelar rapat gabungan dengan Komisi III dan Komisi IX. Andre mengharapkan tiap-tiap komisi dapat menghadirkan mitra kerja yang berkaitan dengan penyelesaian nasib 3,2 juta dosis vaksin gotong royong. Andre juga meminta Honesti Basyir, Direktur Utama PT Bio Farma, segera berkoordinasi dengan pimpinan Komisi VI agar rapat gabungan bisa segera dilaksanakan.
“Komisi III bisa menghadirkan KPK karena KPK merekomendasikan waktu itu bahwa vaksin gotong royong jangan sampai dipakai vaksin program pemerintah. Komisi IX bisa menghadirkan Kementerian Kesehatan, lalu Komisi VI bisa mengundang Kementerian BUMN dan Bio Farma,” katanya.
Tujuannya, kata Andre, supaya ini tidak menjadi bom waktu dan selalu kita bahas di setiap rapat karena 2023 ini pasti kedaluwarsa. “Berarti siap-siap Pak Honesti 2024 dipanggil Kejaksaan, Mabes Polri atau KPK. Karena akan ada audit BPK dan ada temuan kerugian negara. Jadi ini harus kita carikan solusinya sebelum masalah ini meledak,” kata ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Andre berharap Honesti juga berkoordinasi dengan pimpinan agar rapat gabungan ini bisa terlaksana. “Dan ini bukan hanya vaksin gotong royong, tadi disampaikan bahwa dalam rapat-rapat antara Kemenkes dengan Bio Farma, Kemenkes juga meminta untuk menyediakan stok obat ini itu dan akhirnya barangnya nyangkut,” imbuh Andre menegaskan. (rdr)
