Bupati Dharmasraya Sebut Perlu Kolaborasi untuk Proses Pendidikan Saat Pandemi

Semua kepala daerah harus mengikuti contoh-contoh terbaik bupati dan wali kota ini.

Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan.

JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengatakan, kolaborasi antara pusat dan daerah amat penting dalam proses pendidikan di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

“Kalau kita serahkan seluruhnya ke Mas Menteri (Mendikbudristek Nadiem Makarim) pusing nanti. Jadi, kita saling menguatkan di daerah agar anak-anak bangsa tetap bisa belajar,” ujar Bupati Sutan Riska dalam webinar daring bertema “Dunia Pendidikan Saat Covid-19” bersama Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, Rabu (16/6/2021), dilansir dari laman Kemendikbudristek.

“Alhamdulillah, sudah 100 persen guru dan tenaga kependidikan kita divaksinasi. Kami tetapkan, kalau belum divaksinasi tidak boleh mengajar di sekolah,” ulas Sutan Riska dalam webinar dengan pembicara lain Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Bupati Purwakarta, Jawa Barat dan Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat.

Bupati Riska mendukung usulan banyak daerah agar Dana ALokasi Khusus (DAK) tahun 2022 dapat dipergunakan tidak hanya untuk pembangunan fisik, tapi juga untuk penguatan digitalisasi sekolah.

“Kami dukung digitalisasi sekolah Mas Menteri, karena semua telah berubah, sekarang informasi begitu cepat. Walau guru-guru kita masih ada yang gagap teknologi. Kita berharap ada penguatan jaringan dengan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan juga data Kominfo menyebutkan ada sekitar 12.400 yang belum terjangkau internet. Apa yang bisa kami lakukan dari daerah, apa yang bisa dilakukan pusat, inilah yang harus dikolaborasikan,” tutur Bupati Riska.

Sementara itu, Mendikbudristek Nadiem menegaskan, semua sekolah di Indonesia yang ingin menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas diperbolehkan asalkan mengikuti protokol kesehatan dan memenuhi daftar periksa.

Kecuali bagi pemerintah daerah yang memberlakukan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). “Semua kepala daerah harus mengikuti contoh-contoh terbaik bupati dan wali kota ini. Laksanakan PTM Terbatas seaman mungkin. Kalau PPKM maka PTM terbatas dihentikan,” kata Nadiem. (*)

Exit mobile version