JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyebut rencana penambahan komando daerah militer (kodam) yang mengemuka baru-baru ini sudah sesuai dengan sistem pertahanakan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata).
“Itu rencana garis besar kita karena sistem pertahanan kita adalah pertahanan bersama rakyat semesta, jadi kita butuh bersama selalu dengan pemerintah daerah, pemerintah sipil,” kata Prabowo seusai melepas keberangkatan bantuan kemanusiaan Tahap I untuk korban gempa Turki di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu.
Menurut Menhan, hal serupa sudah dilakukan oleh Polri yang memiliki polda di tiap provinsi.
Oleh karena itu, Prabowo menginginkan langkah tersebut turut diberlakukan untuk kodam.
“Polisi sudah ke arah situ, di setiap provinsi ada polda dan sekarang kita tingkatkan menjadi kodam. Sekarang sudah ada korem-korem (komando resimen militer, red.). Itu rencana kita,” ujarnya.
Saat ini terdapat 15 kodam di seluruh Indonesia. Dengan rencana terbaru, Menhan menginginkan kodam berdiri di setiap provinsi, termasuk empat provinsi daerah otonomi baru (DOB) di Papua.
Kendati demikian, Menhan belum bisa memastikan kapan rencana restrukturisasi kodam tersebut dapat diimplementasikan.
“Kita godok terus. Insyaallah, kita mulai sedikit-sedikit,” kata Prabowo.
Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengemukakan rencana pihaknya membentuk markas kodam di setiap provinsi di Indonesia, yang disebutnya telah sepersetujuan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Menhan Prabowo.
“Sesuai dengan perintah dari Menhan dan Panglima TNI sudah setuju nanti setiap provinsi akan ada kodam,” kata Dudung usai Rapat Pimpinan TNI AD Tahun Anggaran 2023 di Markas Besar AD, Jakarta, Jumat (10/2).
Setelah diusulkan kepada Panglima TNI, Dudung menyebut usulan kodam di setiap provinsi akan diteruskan kepada menteri terkait lainnya.
“Panglima nanti akan mengusulkan kepada Kemhan (Kementerian Pertahanan), Kemhan nanti akan mengusulkan kepada Menpan RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). Tentunya nanti juga akan dibicarakan dengan Menteri Keuangan karena ‘kan akan menyangkut masalah anggaran,” tuturnya. (rdr/ant)
