JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri BUMN Erick Thohir terpilih menjadi ketua umum PSSI periode 2023-2027 setelah mendapatkan 64 suara dari pemilik suara (voter) dalam pemilihan yang berlangsung di Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Jakarta, Kamis (16/2/2023).
Erick Thohir mengungguli pesaing terkuatnya yakni Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti yang mendapatkan 22 suara.
Dilansir dari cnbcindonesia.com, Erick Erick menyebut, dirinya merasa terpanggil untuk membenahi karut-marutnya sepakbola Indonesia agar semakin maju kedepannya.
“Sebagai anak bangsa, saya terpanggil untuk mengubah keadaan, membuat yang bengkok menjadi lurus. Yang dibutuhkan PSSI untuk maju hari ini adalah nyali untuk menerobos keterbatasan, dan berani menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri sepakbola nasional,” kata Erick, Minggu (15/1/2023) lalu.
Erick mengungkapkan, Indonesia butuh nyali untuk bisa bersaing dengan negara lain, untuk bertarung dan menang di gelanggang internasional.
Menurutnya, banyak potensi kemajuan yang belum muncul jadi kekuatan karena disinyalir banyak tangan-tangan kotor mempengaruhi kepengurusan PSSI. Untuk itu, dia mengatakan pemimpin PSSI nanti harus punya nyali membersihkan unsur-unsur negarif itu. “Hari ini, untuk maju, PSSI hanya butuh satu hal yaitu nyali,” imbuhnya.
Erick menjelaskan, masalah sepakbola Indonesia dari dulu tak pernah berubah. Persoalannya, pembinaan usia muda yang tak berjalan dengan baik, pengelolaan kompetisi liga yang semrawut, integritas dan fairplay dalam kompetisi, serta industri sepakbola yang tidak profesional.
“Mencari 11 orang dari 270 juta rakyat Indonesia untuk membentuk tim nasional yang kompetitif tidak sulit jika semua hal itu kita benahi dengan benar. Tim nasional sebuah negara hanya sekuat kompetisi liganya. Liga yang kuat akan menghasilkan tim nasional yang kuat. Liga lemah, tim nasional lemah. Sekarang, sudah saatnya sepakbola kita naik kelas,” jelasnya.
Membenahi sepakbola, kata Erick, bukan hanya urusan teknis sepakbola seperti taktik atau formasi, melainkan juga urusan manajerial, bisnis, penegakan hukum, juga urusan political will dan dukungan. (rdr/ant)