PADANG, RADARSUMBAR.COM – Konsumen Meikarta semakin mendapatkan angin segar atas kasus pembelian yang tak kunjung usai.
Pasca-DPR RI memanggil manajemen Lippo Group dan melakukan kunjungan langsung ke kawasan Meikarta, pihak DPR RI mengungkapkan jika telah mendapatkan beberapa kesepakatan.
Salah satunya adalah pihak Lippo Group kembalikan uang konsumen Meikarta dalam 1 bulan, di mana Andre Rosiade menjelaskan jika pihak manajemen tidak memenuhi hal tersebut maka DPR RI akan membentuk Pansus. Pembentukan pansus ini menurut Andre nantinya akan melakukan pengusutan secara tuntas terkait kasus Meikarta.
Tak sampai disitu, Andre juga menyampaikan jika setelah masa reses DPR RI, maka pihaknya akan segera memangil CEO dari Lippo Group yaitu John Riady. Dalam pertemuan dengan John Riady nanti, Andre menjelaskan jika akan mempertanyakan berbagai hal, mulai dari PKPU hingga penuntutan konsumen Rp54 miliar.
Sedangkan menyinggung tentang Pansus, nantinya akan bekerja untuk menyelidiki berbagai permasalahan. “Kami telah membuat lis secara detil apa saja yang akan ditelusuri oleh Pansus tersebut, bahkan hingga indikasi penipuan dan pencucian uang. Ini merupakan pembelajaran bagi developer, pengembang bahkan oligarki, jika mereka macam-macam maka DPR akan hadir dan membela masyarakat,” jelas Andre.
Andre menjelaskan bahwa yang menarik terjadi pada Meikarta di mana dalam melakukan penagihan bisa melakukan dengan cara SMS, WA dan lainnya. Sedangkan dalam melakukan PKPU hanya membuat pengumuman di koran dan tau-tau keluar keputusan.
“Bahkan dalam launching adanya pejabat negara yang ambil bagian dan saat ada masalah menghilang, jadi kemana saja pejabat negara tersebut,” ungkap Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar itu.
Andre menjelaskan yang pasti saat peresmian yang hadir James Riady yang merupakan bapaknya John Riady, kemudian pejabat negara Luhut Binsar Panjaitan. Andre juga menjelaskan seharusnya Luhut juga bicara dan panggil pejabat Lippo.
Selain Meikarta juga terdapat kasus lain yang sama dan Andre menyarankan untuk segera mengirimkan surat pada komisi VI. “Jika adanya pengaduan maka kami akan bergerak dan segera meminta perlindungan konsumen untuk melakukan pengawalan serta pengusutan,” tambah ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) itu.
Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh Meikarta tak lepas dari konsorsium yang sebelumnya telah dibuat. Ketut Budi Wijaya selaku Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk menjelaskan permasalahan yang terjadi akibat 10 perusahaan konsorsium meninggalkan mereka.
Akibat hal tersebut maka Lippo Group menggelontorkan dana agar pembangunan Meikarta dapat kembali dilanjutkan. (rdr)
