JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Saat ini, tantangan pertahanan dan keamanan yang dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, semakin kompleks dan dinamis. Tantangan tersebut dapat datang dari aspek militer, nonmiliter, dan hibrida. Oleh karena itu untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang datang, diperlukan penguatan pada sektor pertahanan dan keamanan.
“Menghadapi kasus global yang belum menunjukkan penurunan secara signifikan, maka peran sektor pertahanan dan keamanan menjadi semakin penting untuk diperkuat. Berbagai kemungkinan harus mampu diantisipasi untuk melindungi segenap bangsa, negara, dan seluruh warganya,” tegas Wapres Ma’ruf Amin pada acara Penutupan Konferensi Nasional Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) Abad ke-21, di Universitas Pertahanan Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/6/2021).
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, salah satu upaya untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan tersebut, dapat dilakukan melalui pemberian pembekalan kepada seluruh komponen bangsa, baik militer maupun nonmiliter, agar seluruh komponen dapat berkolaborasi secara efektif dalam menghadapi tantangan.
“Segenap komponen bangsa baik pemerintah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian, dan seluruh masyarakat perlu mendapatkan pembekalan agar memiliki kesiapsiagaan dan kewaspadaan, sehingga segala ancaman dan tantangan yang muncul bisa dihadapi dengan baik,” tuturnya.
Hal tersebut, imbuh Wapres, harus dilaksanakan secara inklusif dan kolaboratif oleh seluruh komponen bangsa. “Kesiapsiagaan dan kewaspadaan tersebut semestinya dilaksanakan secara inklusif dan kolaboratif oleh seluruh komponen bangsa, dan membutuhkan kepedulian, inovasi, dan kreativitas yang tinggi, agar sumber daya nasional yang dimiliki, meskipun terbatas, dapat diberdayakan secara efektif dan efisien,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Wapres pun menjelaskan tentang berbagai komponen cadangan dan komponen pendukung yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Ia menilai bahwa pengelolaan sumber daya ini harus dilakukan sejak dini untuk semakin memperkuat sistem pertahanan Indonesia dalam menghadapi tantangan yang ada.
“Berbagai komponen tersebut diharapkan menjadi bagian dari suatu mekanisme dan garda terdepan di masyarakat dalam melindungi dan mencegah infiltrasi nilai-nilai yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, seperti intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme,” urainya.
