PADANG, RADARSUMBAR.COM – Ombusdman RI Perwakilan Sumbar terima laporan Dodi Hendra terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan Badan Kehormatan DPRD Kab. Solok pada Kamis, (2/9/2021) siang di Jalan Sawahan, No. 58 Kota Padang. Laporan ini diterima langsung oleh Kepala Ombusdman RI Perwakilan Sumbar, Yefri Hariani.
“Kami menerima laporan ini dan akan melakukan proses verifikasi terlebih dahulu pada tahap awal, perkembangannya akan kami informasikan langsung kepada pelapor,” ungkap Yefri kepada wartawan di kantornya.
Sebagai lembaga yang dibentuk untuk melindungi masyarakat dan berperan penting dalam mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah, Ombusdman juga menunggu laporan dari THL dan atlet yang ada di Kabupaten Solok.
“Kami menunggu, jika memang ada permasalahan yang menyangkut Tenaga Harian Lepas dan Atlet di Kabupaten Solok yang menyalahi aturan, silakan laporkan ke Ombusdman,” himbau Yefri.
Kedatangan Dodi Hendra selain mengantarkan laporan, DH juga melakukan konsultasi terkait berbagai permasalahan administrasi yang terjadi di Kabupaten Solok.
“Hari ini saya bersama kuasa hukum dan didampingi juga oleh Sekretaris DPD Gerindra Sumbar, Evi Yandri mengantarkan laporan serta melakukan konsultasi terkait beberapa masalah dan kebijakan yang merugikan masyarakat,” ungkap Dodi.
Dodi menjelaskan, apa yang terjadi di Kabupaten Solok saat ini sangat diluar kendali, tak hanya terhadap pribadi, ribuan masyarakat menjadi korban atas kebijakan-kebijakan yang ada, bukan hanya saya secara pribadi. Dari 1000 lebih THL yang dirumahkan, hingga saat ini nasib mereka belum mendapat kejelasan.
“Jika kita hitung dari seribu lebih THL ini, tentu ada orang – orang yang mereka nafkahi, jadi kita bisa bayangkan berapa orang yang merasakan dampak atas kebijakan ini,” ungkap Dodi.
“Tak hanya itu, kami di DPRD sudah menganggarkan dana KONI untuk tahun 2021, tapi sekarang kita ketahui dana KONI Kabupaten Solok “nol”, padahal ada 15 orang atlet kita yang mewakili Sumbar pada PON Papua tahun ini.
“Memang semua biaya sudah ada di KONI Provinsi, tapi apakah tidak ada sekedar dukungan atau penghargaan untuk menyemangati putra-putri terbaik Kabupaten Solok yang nantinya akan memberikan dampak positif terhadap nama Kabupaten Solok,” jelasnya.
Diketahui sejak beberapa hari lalu, masyarakat Kabupaten Solok turun ke jalan untuk meminta sumbangan guna membantu memberikan dukungan terhadap atlet Kabupaten Solok yang saat ini tidak mendapat dukungan dari Pemkab Solok.
Hal ini dipertegas melalui postingan salah satu staf bupati Zulfa Zetya yang disebut-sebut menjadi tangan kanan Bupati Solok Epyardi Asda.
“Sejuta KOIN untuk ATLET PON Asal Kabupaten Solok” PERLUKAH? Kalau tujuannya untuk solidaritas mungkin boleh boleh saja. Tapi kalau tujuannya untuk menyudutkan Pemerintah Daerah atau Bupati sebagai Kepala Daerah mungkin tidak pas.”
“Karena biaya atlit Kabupaten Solok menuju PON itu bukan tanggung jawab Pemkab Solok dan tidak ada korelasinya. Kalau sekarang masyarakat Kabupaten Solok menggalang sejuta koin untuk atlit buat apa.? Karena semua kebutuhan atlit dan official sudah dipenuhi oleh KONI Sumbar, ” ungkap Zulfa dalam postingan akun medsosnya. (*)
