JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – 20 ribu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ditargetkan dapat naik kelas (level up) melalui Program Adopsi Teknologi Digital 4.0 dan Inkubasi Bisnis bagi UMKM “UMKM Level Up” 2023 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
“Lewat program ini UMKM dapat naik kelas atau level up dari segi adopsi teknologi digital dan kemampuan usaha, dan dapat mendukung program pemulihan ekonomi nasional,” Direktur Ekonomi Digital Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, I Nyoman Adhiarna, dalam keterangannya terkait acara peluncuran Program Adopsi Teknologi Digital 4.0 dan Inkubasi Bisnis bagi UMKM pada Senin (23/5/2023).
Nyoman mengatakan, program Adopsi Teknologi Digital ini akan mendorong peningkatan potensi bisnis UMKM di 15 kawasan prioritas di berbagai daerah.
Sedangkan dalam inkubasi bisnis, Kementerian Kominfo akan mendampingi secara intensif 100 pelaku UMKM yang sudah memiliki kemampuan digital dalam memasarkan produk.
“Kami memfasilitasi kegiatan penandatanganan perjanjian kerja sama atau PKS bersama platform digital dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” kata Direktur Ekonomi Digital Kominfo.
Rangkaian kegiatan peluncuran juga diisi dengan Diskusi Panel bertema Adopsi Teknologi Digital bagi UMKM dengan menghadirkan pembicara dari pemerintah, startup digital, BUMN, pelaku UMKM dari 15 kawasan prioritas dan pakar.
“Saat ini tercatat sudah hadir 93 orang hadir secara langsung di ruangan ini dan tercatat 122 orang hasil melalui zoom, dan lebih dari 200 orang menyaksikan melalui tayangan YouTube,” imbuh Nyoman.
Acara yang berlangsung hibrida itu dibuka oleh Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Semuel A. Pangerapan. Seluruh pelaksanaan acara juga didukung Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Investasi/BKPM, PT Pos Indonesia, serta pelaku pasar digital mitra Kementerian Kominfo.
Hadir pula, perwakilan dari asosiasi dan pelaku UMKM dari 15 kawasan prioritas yaitu Sumatra Utara, Bangka Belitung, Banten, Jabodetabek dan Kepulauan Seribu, Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Jawa Tengah, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Papua dan Papua Barat. (rdr/infopublik)
