JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mengungkap kendala yang dihadapi PT Pertamina dalam mewujudkan zona penyangga (buffer zone) antara permukiman dan lokasi depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara.
Dia meminta Pertamina melaporkan kendala sterilisasi zona aman depo Plumpang itu ke Presiden Jokowi.
Andre mengatakan, sterilisasi buffer zone merupakan arahan langsung dari Presiden kepada PT Pertamina dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai musibah kebakaran di depo Pertamina Plumpang pada Maret 2023.
Dia meminta Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan kendala sterilisasi buffer zone depo BBM Plumpang ke Jokowi.
“Saya mendapatkan informasi, Pertamina sudah berusaha maksimal melakukan langkah-langkah sesuai arahan Pak Menteri dan Presiden Joko Widodo untuk bagaimana buffer zone itu dipercepat. Tapi ada halangan yang dihadapi Pertamina dan perlu Pak Menteri bawa dalam ratas dengan Presiden, bahwa tidak adanya ketegasan, tidak adanya sikap yang jelas dan konkret dari Pj Gubernur DKI Jakarta,” kata Andre dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri BUMN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2023).
Andre mengatakan Pertamina siap untuk memberikan ganti untung dan uang kerahiman kepada masyarakat terdampak untuk mewujudkan sterilisasi buffer zone.
Bahkan BUMN yang merupakan perusahaan minyak negara itu juga siap menggandeng tim appraisal yang independen dan kompeten dalam proses sterilisasi buffer zone.
“Bahkan Pertamina siap untuk menggandeng BPKP dan Jamdatun untuk mengambil keputusan yang menguntungkan dan win-win bagi seluruh masyarakat. Tapi sekali lagi masih ada kendala, bahwa tidak ada langkah tegas dari Pj Gubernur, ” kata Anggota Dewan Pembina Gerindra ini.
Andre meminta Menteri BUMN Erick Thohir segera mengkomunikasikan persoalan ini dengan Pj Gubernur DKI Jakarta dan melaporkan hal ini dalam rapat terbatas (ratas) kabinet Presiden agar sterilisasi buffer zone dapat segera terwujud.
“Tentu ini butuh peran Kementerian BUMN untuk mengkomunikasikan hal ini dengan Gubernur DKI dan juga Presiden. Jangan sampai perintah Presiden untuk melaksanakan buffer zone ini gagal atau terhambat karena tidak adanya ketegasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata Andre.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyoroti rumah warga yang dekat dengan Depo BBM Plumpang, Jakarta Utara. Bahkan Erick menyebut ada dapur warga yang bersebelahan dengan pipa Pertamina.
“Bahkan mungkin pimpinan dan anggota komisi VI lihat foto-foto beredar ada pipa berdekatan dengan dapur penduduk,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (20/3) lalu.
Erick menjelaskan luas buffer zone atau jarak aman objek vital seharusnya sekitar 500 meter dari rumah penduduk. Namun faktanya, kawasan Depo Plumpang dikelilingi oleh permukiman warga. Ini sangat membahayakan dan tidak aman.
“Khususnya Plumpang, kan dempet (dengan pemukiman). Bayangkan ada pipa lalu di sampingnya dapur, yang viral itu. Artinya memang tidak ada safety. Artinya kalau ada apa-apa sangat membahayakan. Untuk langkah awal mau tidak mau haris bikin buffer zone,” jelasnya.
Erick menyebut hal ini demi kebaikan dan keamanan bersama. Adapun buffer zone yang direncanakan adalah sekitar 52,5 meter.
“Paling tidak ada buffer zone setengah itu, even rata-rata 500 meter. Ini mesti coba jajaki supaya saling melindungi,” jelasnya.
Erick juga menceritakan awal mula kawasan depo Plumpang dipadati warga. Padahal pada 1972, menurut Erick, buffer zone Depo Plumpang sudah sesuai.
“Bahwa di awal tahun 1972, jaraknya itu memang sudah sesuai. Tapi tahun 1987 sudah mulai masuk kedekatan itu. Bahkan kalau kita lihat tahun 2023, itu memang sudah berimpit,” bebernya. (rdr)
