JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), menyiapkan upaya penguatan pengamanan dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Direktur Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, Erwedi Supriyatnosaat, melalui keterangan tertulisnya, usai memberikan pengarahan dalam Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan, di Kota Batu, Jawa Timur, Rabu (7/6/2023).
“Penguatan terkait keamanan fisik, keamanan dinamis dan keamanan prosedural,” kata Erwedi.
Erwedi menegaskan, selain penguatan pada sektor keamanan tersebut, hal lain yang harus menjadi perhatian adalah pelaksanaan pemutakhiran data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik di dalam lapas.
Menurut Erwedi, potensi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas juga menjadi perhatian khusus, seperti upaya kelompok atau orang tertentu yang ingin mengganggu stabilitas di dalam lapas selama Pemilu 2024.
Selain itu, kata dia, ancaman lain yang juga harus diwaspadai adalah terkait dengan informasi yang beredar di media sosial. Petugas lapas harus bisa memastikan kebenaran informasi yang beredar di sosial media tersebut agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban.
“Tingkatkan koordinasi dan komunikasi antarpetugas lapas, pengawas pemilu, partai politik dan lembaga terkait,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Erwedi juga memberikan penekanan terkait isu-isu yang beredar di masyarakat yang bisa menjadi ancaman keamanan dan ketertiban, sehingga petugas lapas diminta untuk mencermati betul terkait isu-isu yang beredar tersebut.
Sejumlah isu yang saat ini beredar, antara lain penyelundupan narkoba, penyelundupan telepon seluler ke dalam lapas, adanya praktik pungutan liar hingga pelanggaran disiplin dari petugas lembaga pemasyarakatan.
“Jangan anggap remeh situasi apapun yang terjadi di lapangan, khususnya terkait isu-isu yang beredar saat ini,” katanya.
Terkait dengan penyelundupan narkoba ke dalam lapas, kata dia, pihaknya memberikan apresiasi kepada para petugas yang memiliki integritas untuk membongkar dan menggagalkan upaya penyelundupan tersebut.
Sementara terkait dengan isu pungutan liar, ia menekankan bahwa pemberian program pembebasan bersyarat (PB) dan cuti bersyarat (CB) tidak dikenai biaya, sehingga apabila ada penarikan biaya, hal tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang.
“Karenanya tindakan tegas harus segera diberikan kepada pelakunya. Tidak ada lagi WBP (warga binaan pemasyarakatan) menunggu SK (surat keputusan), tapi SK yang mendatangi WBP,” ujarnya. (rdr/infopublik)
