JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Kementerian Keuangan melaporkan posisi utang pemerintah (RI) per 30 April 2023 tercatat sebesar Rp 7.849,89 triliun, lebih rendah sekitar Rp 29 T dibandingkan bulan sebelumnya.
Dengan demikian, rasio utang mencapai 38,15% terhadap produk domestik bruto (PDB). Pemerintah pun mengklaim bahwa posisi utang tersebut cukup terkendali dan pengelolaannya dilakukan dengan hati-hati.
“Pemerintah melakukan pengelolaan utang secara baik dengan risiko yang terkendali, antara lain melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo,” tulis Kemenkeu dalam Buku APBN Kita, Kamis (25/5/2023).
Menurut pemerintah, pembiayaan mengandalkan sumber dari dalam negeri dengan 72,88% dan sisanya berasal dari luar negeri. Berdasarkan komposisinya, mayoritas utang ditarik melalui surat berharga negara (SBN) yang mencapai 89,26%.
Dalam hal ini, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif.
“Per akhir April 2023, profil jatuh tempo utang Indonesia terbilang cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran 8 tahun.”
Ke depannya, pemerintah akan terus berupaya mendukung terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid. Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan (Green Sukuk) dan SDG (SDG Bond).
Selain itu, peranan transformasi digital dalam proses penerbitan dan marketing SBN, khususnya SBN Ritel yang didukung dengan sistem online juga tak kalah penting, mampu membuat pengadaan utang melalui SBN menjadi semakin efektif dan efisien, serta kredibel.
Sebagai catatan, APBN masih mencatatkan surplus sebesar Rp 234,7 triliun atau 1,12% terhadap produk domestik bruto (PDB) per April 2023. Tingginya surplus ditopang oleh besarnya penerimaan pajak, Hingga akhir April tahun ini, penerimaan pajak melonjak 21,3% menjadi Rp 688,1 triliun rupiah.
Adapun, target defisit APBN tahun 2023 ditetapkan sebesar 2,84%. Namun, Kementerian Keuangan yakin defisit akan berada di bawah itu. Alhasil, pemerintah tampaknya benar-benar hati-hati dalam menarik dan menerbitkan utang pada tahun ini.
Tak hanya utang pemerintah secara keseluruhan, tren penurunan utang juga terjadi di Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia. ULN hingga April 2023 sebesar US$ 403,1 miliar atau turun US$ 200 juta dibandingkan bulan sebelumnya. Tercatat, terbesar berasal dari ULN swasta.
Bank Indonesia mencatat, pada April 2023 ULN pemerintah tetap terkendali, tercatat sebesar US$ 194,1 miliar atau relatif stabil dibandingkan dengan posisi yang bulan sebelumnya yang sebesar US$ 194 miliar.
Secara tahunan posisi ULN pemerintah tumbuh 1,8% (yoy) setelah mengalami kontraksi 1,1% (yoy) pada bulan sebelumnya. (rdr/cnbc)