Oleh:
Boy Hadi Kurniawan – Direktur Center for Empowerment Training and Strategic Studies (Consist)
Beberapa hari belakangan kita dikejutkan oleh demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dari Air Bangis.
Mereka menuntut pemerintah provinsi Sumatera Barat untuk menghentikan usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) kepada Pemerintah Pusat melalui Menko Kemaritiman dan Investasi di daerah mereka.
Mereka beralasan karena PSN ini membutuhkan lahan sekitar 30 ribu hektare maka lahan-lahan sawit yang selama ini mereka tanam akan termasuk dalam bagian proyek tersebut.
Sekarang mereka sudah dilarang untuk memanen hasil lahannya, sehingga terdampak pada ekonomi keluarga mereka. Oleh karena itu mereka menuntut agar proyek itu dihentikan.
Hari ini, kita dengar berita muncul pula demo tandingan dari masyarakat air Bangis juga yg menginginkan Gubernur Sumbar tetap melanjutkan Usulan Proyek Strategis Nasional tersebut.
Menurut mereka karena proyek itu tujuannya untuk membangun kampung halaman mereka dan akan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Mereka berkata aksi demo sebelum nya tidak mewakili aspirasi masyarakat asli Air Bangis.
Bahkan dikatakan oleh perwakilan dari massa demo bahwa yang melakukan aksi bukan orang asli air Bangis dan mereka selama ini telah menyerobot lahan yg ada dan tidak meminta izin dari ninik mamak dalam mengolah lahan tersebut. (https://www.metrokini.com/2023/08/02/ada-aksi-tandingan-demo-di-kantor-gubernur-sumbar-giliran-warga-asli-air-bangis-dukung-pemerintah/).
Di sisi lain, jika kita lihat dari alasan Pemprov Sumbar, proyek strategis nasional yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat ini bertujuan untuk menanamkan investasi yang besar dan strategis di Sumbar. Menurut berita yang bisa kita lihat dalam link berikut. (https://langgam.id/abaco-investasi-rp150-triliun-masih-urus-izin-lahan-20-000-ha-di-pasaman-barat/).
Proyek ini akan menanamkan modal sebesar Rp150 triliun oleh PT Abaco Pasifik Indonesia dan proses perizinan ini sudah dimulai atau berlangsung sejak tahun 2018, sebelum Mahyeldi jadi Gubernur.
Di sini akan dibangun refinery atau kilang minyak. Jika proyek ini berjalan akan menjadi kilang minyak terbesar di Indonesia dan banyak membuka lapangan kerja.
Lalu kenapa dari Air Bangis ini yang dijadikan sebagai tempat untuk membangun kilang minyak ini? Karena menurut investor lokasinya paling dekat untuk mendatangkan bahan baku dari Timur Tengah.
Sebelumnya sudah ada rencana dibangunnya Pelabuhan Teluk Tapang di Air bangis sebagai Proyek strategis nasional juga yang menelan dana 800 milliar rupiah yang akan memudahkan akses laut dalam dan luar negeri.
Tidak hanya kilang minyak terbesar di Indonesia yang akan menyerap banyak tenaga kerja, tapi juga akan dibangun yang proyek luar biasa lainnya.
Lengkapnya di lokasi tersebut akan didirikan, Pembangunan Kawasan Industri (Kilang minyak, Petrochemical, Oleochemical, Pesawat Terbang, Building, Manufacturing, dan Metallurgy dan makanan dan minuman) International Airport, Highland City (Olympic Park, West Highland City and Housing, University Village & Research Center, Central Work District & ABACO Tower, Educational District, Residential District, Office & Apartment, Skyview City dan Water Treatment Plant) dan Green Area (Pembangunan Beach, Forest, Island, Long Beach, Mountain, Manggrove dan Tourism), Abaco Port Authority serta pembangunan infrastruktur lainnya yang berlokasi di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat.
Berdasarkan alasan inilah kenapa Pemerintah Sumbar dalam hal ini yang dipimpin oleh Buya Mahyeldi Ansharullah SP, ketika melihat ada peluang investor untuk mau menanamkan modalnya dan membangun Sumbar beliau sebagai Kepala Daerah tentu menyambut baik.
Karena akan berefek besar terhadap peningkatan ekonomi rakyat Sumbar yang dipimpin nya, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
Menurut David Osborne dalam buku Reinventing government yang menjadi salah satu rujukan dunia dalam Pemerintah, tujuan Pemerintah itu hanya 2, yaitu prosperity dan security.
Atau memberikan kesejahteraan dan memberikan rasa aman pada rakyatnya. Memberikan kesejahteraan yaitu Pemerintah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan membuka lapangan kerja baru, mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
Memberikan rasa aman adalah dengan menjaga rakyatnya dari ancaman dan tantangan.
Oleh karena itu menurut hemat penulis, di satu sisi ada aspirasi masyarakat sedangkan di sisi lain ada upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Maka kedua hal ini harus dikomunikasikan dan dicarikan jalan keluar yang terbaiknya.
Apakah memang betul masyarakat Air Bangis menolak proyek strategis nasional ini? Ataukah seperti yang diduga tidak mewakili aspirasi masyarakat atau ada yang bermain dibelakang ini yang mungkin kepentingannya terganggu?
Kalau memang betul masyarakat ada yang terdampak maka Pemerintah tentu bisa mencarikan solusinya yang sesuai dengan peraturan, misalkan seperti proyek pembangunan jalan tol.
Rakyat yang tanahnya terkena dampak dilakukan ganti rugi. Ataukah lahan mereka dikonversi. Mungkinkah ini bisa berlaku juga dalam kasus ini?
Persoalannya yang kita dengar pula, ternyata lahan yang selama ini digarap oleh sebagian masyarakat tersebut merupakan tanah hutan produksi yang terikat dengan UU Kehutanan.
Selama ini lahan tersebut sudah dipakai menjadi kebun-kebun sawit, pemukiman dan lain sebagainya. Maka tentu perlu ada solusi atau win-win solution dalam masalah ini.
Misalkan jika memang mayoritas anak nagari Air Bangis atau Pemerintah Daerah Pasaman Barat sendiri yg daerah nya dibangun memang betul-betul menginginkan usulan proyek strategis nasional ini berjalan, tentu mereka akan ikut mengedukasi dan mencari solusi bagi masyarakat yang protes dan menolak.
Tidak hanya kemudian menyerahkan masalah ini kepada Pemerintah Provinsi saja. Atau berlepas tangan. Kemudian di sesama masyarakat sendiri dilakukan upaya diskusi, edukasi, mediasi dan mencari solusi.
Kita tentu tidak menginginkan peristiwa ini digunakan oleh pihak tertentu untuk menangguk di air keruh atau mengadu domba anak bangsa.
Memanfaatkan masalah ini untuk kepentingan politik tertentu. Karena ada isu yang berhembus, karena momen pileg dan pilkada sudah dekat sehingga momen aksi masyarakat ini digunakan oleh lawan-lawan politik Mahyeldi untuk mendiskreditkannya.
Terlepas dari itu semua, kita berharap masalah ini dapat segera diatasi, semoga pihak terkait dan stakeholder yang berkepentingan dapat duduk bersama dengan kepala dingin mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
Bukan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan semata. Wallahu alam bishsawab. (*)
