JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Pinjaman online atau pinjol kerap kali menjerat masyarakat. Tidak dimungkiri, terkadang masyarakat tidak memiliki pilihan lain karena alasan tertentu.
Dalam hal ini, Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Arif Fakhrudin jelaskan ketentuan hukum pinjol sebagaimana juga tertuang dalam Fatwa MUI.
“Ini cara-cara yang saling berbuat baik antara yang menghutangi dan yang menerima hutang agar sebagian dari saudara kita itu tidak terjebak kepada akad maliyah yang dharar (rugi),” kata dia dalam kegiatan Talkshow Akhlak Bangsa oleh Pusat Dakwah dan Perbaikan Akhlak Bangsa MU, Senin kemarin.
Menurut Kiai Arif, perbuatan pinjam meminjam atau hutang piutang pasa dasarnya merupakan bentuk akad tabarru’ (kebajikan) atas dasar saling tolong menolong.
Hal tersebut dianjurkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Begitu pula dengan pinjaman online. Suatu pinjaman bisa haram ketika orang yang berhutang menunda pembayarannya padahal dia susah mampu.
Begitu pula sebaliknya, orang yang memberikan pinjaman tidak diperbolehkan menekan pembayaran hutang ketika dia tahu orang yang berhutang belum mampu.
