JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Republik Indonesia (DPR RI), Meutya Hafid mengatakan, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) diajukan menjadi Panglima TNI.
“(Informasi) itu benar. Kasad diajukan (Presiden) menjadi Panglima TNI berikutnya,” kata Meutya dinukil Radarsumbar.com dari laman Jawapos.com, Senin (30/10/2023) malam.
Meutya mengatakan, Komisi 1 DPR RI telah menerima surat presiden tentang calon Panglima TNI yang akan menggantikan Laksamana Yudo Margono yang segera pensiun.
Jenderal Agus Subiyanto diketahui baru saja dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menggantikan Jenderal Dudung Abdurrachman yang pensiun. Ia dilantik oleh Presiden pada Rabu (25/10/2023).
Terkait informasi Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI meski baru menjadi Kasad, anggota Komisi 1 DPR RI, TB Hasanuddin angkat bicara.
“Tidak ada yang salah, tidak ada yang dilanggar, silakan saja,” katanya.
Ia mengatakan, di dalam Undang-undang (UU) nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), Panglima TNI merupakan perwira aktif yang pernah atau sedang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
“Bahwa menjadi Kasad 1 jam, 2 jam, 3 jam, satu bulan, dua bulan, di UU tidak dicantumkan batas waktunya, sah-saja, boleh,” katanya.
Berbeda dengan TB Hasanuddin, Pengamat Militer dan Pertahanan, Connie Rahakundini mengatakan, penunjukan Jenderal TNI Agus Subiyanto menjadi Calon Panglima TNI terkesan buru-buru.
“Kita tahun bahwa (Panglima TNI saat ini), Laksamana Yudo Margono tak berbuat salah, tak melakukan hal buruk. Kenapa mesti dipercepat, saya sangat menghargai (keputusan Presiden) menunjuk Pak Agus jadi Panglima, namun kenapa harus secepat ini presiden melakukan ini, ini yang jadi pertanyaan saya,” katanya.
Connie meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan alasan percepatan tersebut kepada masyarakat.
Pasalnya, masyarakat akan beranggapan bahwa Presiden diduga ‘cawe-cawe’ dalam pemilihan presiden (Pilpres), di mana anaknya merupakan salah satu kontestannya.
“TNI itu dari rakyat dan untuk rakyat, bukan untuk penguasa. Negeri ini lahir dari bibit pergerakan, bibit pergerakan itu ada kehati-hatian dengan pergerakan massa,” tuturnya. (rdr)
