JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani ingin Indonesia bisa memperkenalkan mekanisme pasar karbon kepada dunia. Apalagi, keinginan ini diklaim sudah mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Semua partai politik sebenarnya sangat mendukung Indonesia untuk mulai memperkenalkan pasar karbon,” ucap Ani, sapaan akrabnya di acara Asia House bertajuk The Role of Green Finance in Delivering Southest Asia’s Sustainability Goals, Kamis (30/9).
Bendahara negara menjelaskan pasar karbon ini nantinya memiliki mekanisme terhadap berbagai hal dalam ekosistem karbon. Mulai dari penetapan harga karbon, pajaknya, insentifnya, subsidi yang mungkin diberikan, hingga pembiayaan proyek pengurangan karbon.
“Ini akan membuka jalan untuk transisi pada energi dengan emisi karbon yang lebih rendah, terutama untuk sektor energi di Indonesia,” ungkapnya.
Namun tantangannya, sambung Ani, saat ini dunia belum memiliki pasar karbon yang berlaku untuk semua negara. Hal ini membuat masing-masing negara memiliki aturan main sendiri mengenai karbon.
Padahal, menurutnya, karbon akan menjadi komoditas yang perlu dinilai pada masa depan. Dengan begitu, perlu standar dan mekanisme juga dalam pengelolaannya. “Tapi ini suatu yang penting untuk mulai membangun mekanisme, di mana Anda akan dapat memantau, memverifikasi, dan menilai dengan cara yang kredibel. Makanya seperti yang saya sampaikan, kita ingin memperkenalkan pasar karbon,” ujarnya.
Di sisi lain, ia mengatakan pasar karbon ini bisa memberi manfaat pada percepatan pengurangan emisi karbon yang telah menjadi komitmen berbagai negara di dunia melalui Perjanjian Paris. Indonesia sendiri memiliki target nol emisi pada 2060. (cnnindonesia.com)
