JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto tertawa saat ditanya mengenai rapor merah penegakan hukum di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diberikan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo.
Diketahui, Ganjar memberikan poin lima dari 10 terkait penegakan hukum di masa pemerintahan Jokowi. Pantauan Kompas.com di Desa Pamubulan, Kabupaten Lebak, Minggu (19/11/2023), Prabowo awalnya meresmikan titik sumber air bersih di lokasi. Setelahnya, Kompas.com bertanya kepada Prabowo perihal penilaian Ganjar mengenai penegakan hukum di era Jokowi.
Namun, Prabowo tidak berkomentar apa pun. Ia hanya tertawa sambil mengedipkan sebelah matanya berulang-ulang. “Ha ha ha,” tawa Prabowo. Setelah itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini langsung masuk ke dalam mobilnya.
Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai penegakan hukum di Indonesia menurun di era kepimpinan Presiden Jokowi. Oleh karena itu, ia memberikan nilai 5 soal penegakan hukum di Indonesia.
Hal itu disampaikan Ganjar saat pemaparan gagasannya di acara Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) yang digelar di Hotel Four Points by Seraton Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 18 November 2023. “Turun (penegakan hukum),” kata Ganjar dalam paparannya.
Ganjar menyebutkan bahwa faktor penurunan penegakan hukum di Indonesia lantaran banyaknya intervensi hingga rekayasa yang dilakukan para pemangku kebijakan. “Rekayasa dan diintervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial,” ujarnya.
Ganjar tak menampik juga soal penilaian tinggi sebelumnya terhadap penegakkan hukum di era Jokowi. Hal dinilainya karena belum muncul kasus yang mencuat dalam beberapa waktu lalu. Namun, Ganjar tak mau mengungkapkan kasus apa yang membuat dirinya memberikan rapor lima kepada Jokowi.
“Ketika belum muncul kasus kemarin. Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, dengan kasus ini jeblok, poinnya lima (dari 1-10),” katanya.
Ganjar lantas berjanji akan berusaha mengembalikan kepercayaan publik kepada penegak hukum jika terpilih di 2024. Ia mengatakan, bakal berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk membuat regulasi untuk memperbaiki hukum di Indonesia.
“Ketika kewenangan itu ada dan diberikan kepada seorang pemimpin yang kemudian bikin arusnya itu balik. Dukungan kedua adalah kolaborasi dengan kondisi sosiologi di masyarakat. Agamawan, Ilmuan, budayawan, media,” ujarnya.
“Ketika semua itu muncul rasanya ini yang diakomodasi untuk kemudian membalik situasi itu. Dan kemudian regulasinya tidak mencukupi, jadi ubah regulasinya,” kata Ganjar lagi. (rdr)