PADANG, RADARSUMBAR.COM – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sukses menghasilkan dividen atau bagi hasil pendapatan perusahaan kepada para pemegang saham sebesar Rp74,1 triliun.
Jumlah itu melonjak sekitar 150 persen dari target yang telah ditetapkan ke Kementerian di bawah pimpinan Menteri BUMN, Erick Thohir tersebut.
Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Anggota DPR RI asal Sumatera Barat (Sumbar) dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), H Andre Rosiade memberi apresiasi kepada Erick Thohir yang sukses membawa Kementerian BUMN menyetorkan dividen sebesar Rp74,1 triliun atau 150 persen di atas target.
“Tapi, tentu harapan kami Pak Menteri, Pak Menteri bisa mencetak sejarah harapan kami bisa menyetor Rp80,6 triliun di akhir tahun ini, jadi bukan hanya berhenti di Rp74,1 triliun,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sumbar itu saat rapat kerja (raker) Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, Senin (4/12/2023).
Pasalnya, kata H Andre Rosiade, Menteri BUMN, Erick Thohir pernah mengatakan di bulan September atau Oktober 2023, bisa menghasilkan dividen Rp80,6 triliun.
“Mudah-mudahan ini bisa terwujud saya doakan. Sehingga Pak Menteri mencatat setoran deviden terbesar di dalam sejarah RI. Harapan saya begitu,” kata Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran tersebut.
Selain memberi target kepada Erick Thohir agar bisa menghasilkan dividen hingga Rp80,6 triliun hingga akhir tahun 2023, sejumlah kesimpulan dihasilkan dalam raker yang diikuti 22 dari 55 anggota Komisi VI DPR RI tersebut.
Di antaranya, Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Menteri BUMN RI terkait evaluasi pelaksanaan kinerja Kementerian BUMN tahun 2023 dan evaluasi capaian kinerja BUMN tahun 2023 serta rencana aksi pembinaan BUMN tahun 2024.
Kemudian, Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN RI agar melanjutkan agenda restrukturisasi keuangan dan penyehatan BUMN, khususnya pada sektor infrastruktur dan Kesehatan.
Selanjutnya, Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian BUMN RI untuk melanjutkan penyelesaian proyek Infrastruktur, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN), untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, antara lain penugasan Jalan Tol Trans Sumatera, KEK dan Pelabuhan.
Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN RI untuk melakukan penajaman fokus bisnis BUMN guna meningkatkan kontribusi dan penciptaan nilai, diantaranya pada BUMN Pangan dan IBC (Indonesia Battery Corporation).
Kemudian, Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian BUMN RI untuk menyelesaikan agenda holdingisasi BUMN untuk memperkuat kapasitas keuangan dan competitive advantage BUMN diantaranya pada BUMN Aviasi, konsolidasi bisnis Data Center Telkom dan Danareksa.
Komisi VI DPR RI juga mendorong Kementerian BUMN RI untuk melakukan hilirisasi produk BUMN untuk penambahan nilai dari bahan mentah, diantaranya melalui penyelesaian pembangunan kilang dan smelter.
Terakhir, Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN RI untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama lima hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI. (rdr)