Pembangunan Fisik atau SDM? Gibran Rakabuming Raka: Tidak Semua Harus Dibebani dengan APBN

Gibran mengatakan keduanya harus dijalankan secara paralel atau bersamaan.

Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Dok. YouTube KPU RI)

Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Dok. YouTube KPU RI)

PADANG, RADARSUMBAR.COM – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mengatakan, banyak yang gagal paham dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

“Tidak 100 persen pembangunan IKN itu menggunakan APBN, yang digunakan hanya 20 persen, sisanya adalah investasi dari swasta dan luar negeri, ini yang banyak gagal paham,” katanya saat debat Cawapres RI 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jumat (22/12/2023) malam.

Terkait dengan pertanyaan pembangunan infrastruktur fisik atau Sumber Daya Manusia (SDM), Gibran mengatakan keduanya harus dijalankan secara paralel atau bersamaan.

“Sebagai contoh, di SMK itu kita butuh alat yang sesuai dengan kemajuan zaman sehingga ketika mereka selesai menempuh pendidikan, bisa siap bekerja, menerima tantangan kerja,” katanya.

Untuk menuju Indonesia Emas 2045, juga dibutuhkan generasi emas dengan mengganti tantangan masa depan (future challenge) menjadi tantangan kesempatan (future opportunity).

“Kita juga harus punya talenta masa depan (future talent) yang dilengkapi dengan keterampilan masa depan (future skills),” katanya.

Untuk pembangunan fisik, katanya, bisa dilakukan dengan berkolaborasi tanpa harus bergantung kepada APBN.

“Tidak selalu harus dari APBN, sekali lagi, bisa berkolaborasi dengan swasta, dengan CSR, jadi tidak semuanya harus dibebani APBN,” katanya.

Pekerjaan rumah yang tak kalah penting lainnya, kata Gibran, adalah menambah penerimaan negara.

“Kami dari pasangan calon (paslon) nomor urut 2 akan membentuk lembaga atau Badan Penerimaan Negara yang dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga nanti ketika berkoordinasi dengan kementerian-kementerian ini bisa lebih luwes. Sekali lagi, kami ingi menaikkan ratio pajak, sehingga itu bisa digunakan untuk kesehatan, pendidikan dan lain-lain,” tuturnya. (rdr)

Exit mobile version