MATARAM, RADARSUMBAR.COM – Diskusi publik yang membahas ‘Regulasi dan Pengawasan di Ruang Digital Politik’ semakin menjadi sorotan di era di mana teknologi informasi dan media sosial (medsos) memainkan peran sentral dalam proses politik.
Diskusi tersebut melibatkan berbagai pihak, seperti Anggota Komisi I DPR RI, Helmy Faishal Zaini, Guru Besar Komunikasi Unair Surabaya, Prof Henri Subiakto dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan kepada Masyarakat (LPPM) IAI Qomarul Huda Bagu Lombok Tengah, Sadip Indra Irawan Sayuti.
Dalam diskusi pada Selasa (16/1/2024) sejumlah aspek penting terungkap dan merinci tantangan serta potensi risiko yang muncul seiring perkembangan teknologi.
Pertama-tama, regulasi mengenai konten politik online menjadi fokus utama. Dengan potensi penyebaran informasi yang salah dan manipulasi opini publik, perdebatan ini menjadi esensial dalam menjaga integritas proses politik.
“Diskusi mendalam mengenai cara mengatur konten politik online untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat dan manipulasi opini publik menjadi perhatian utama,” kata Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan kepada Masyarakat (LPPM) IAI Qomarul Huda Bagu Lombok Tengah, Sadip Indra Irawan Sayuti.
Selanjutnya, transparansi dalam iklan politik digital menjadi topik krusial. Dengan adanya regulasi yang memerlukan pengiklan untuk secara jelas menyebutkan pembiayaan iklan politik online, upaya ini diharapkan dapat mencegah pengaruh yang tidak diinginkan dan memastikan keterbukaan dalam proses politik.
Diskusi tersebut juga menyoroti perlunya kerjasama antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat untuk mengembangkan regulasi yang efektif.
Isu privasi data menjadi fokus lain dalam diskusi ini. Cara data pengguna digunakan untuk tujuan politik, serta melibatkan masyarakat dalam proses keputusan tentang privasi mereka, menjadi aspek penting yang perlu diatasi dalam regulasi.
Diskusi juga menekankan pentingnya pendidikan digital, di mana masyarakat perlu lebih memahami cara mengidentifikasi informasi yang valid dan tidak terpengaruh oleh konten palsu atau propaganda.
Peran media tradisional juga mendapat perhatian. Bagaimana media cetak dan elektronik dapat beradaptasi dengan dinamika politik digital dan tetap menjadi sumber berita yang dapat dipercaya menjadi pertimbangan kunci dalam regulasi.
“Sebagai kesimpulan, diskusi publik ini dianggap sebagai langkah yang penting dalam mengatasi tantangan dan risiko yang muncul seiring perkembangan teknologi,” katanya.
Melibatkan pemerintah, platform media sosial, masyarakat, dan media tradisional diharapkan dapat mencapai kesepakatan untuk menemukan regulasi yang efektif dan seimbang guna menjaga integritas proses politik dalam era digital ini.
“Kami berharap agar diskusi ini dapat menjadi fondasi bagi kerjasama lebih lanjut untuk mencapai regulasi yang mendukung dan memperkuat nilai-nilai demokrasi dalam ruang digital politik,” tuturnya. (rdr)
