JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Pengamat ekonomi energi Yayan Satyakti dari Universitas Padjadjaran (Unpad) mengungkapkan ketiga calon wakil presiden (cawapres) memiliki komitmen untuk menjalankan transisi energi dan memanfaatkan potensi energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia dalam debat keempat antara para cawapres pada Minggu (21/1).
“Kalau kita melihat para calon wakil presiden memiliki komitmen yang mirip untuk menjalankan transisi energi, misalnya seperti dari calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka ada yang berkaitan dengan green jobs dan transisi energi. Lalu dari calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar juga sama dan kemudian dari calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD juga mendiskusikan hal yang sama,” ujar Yayan kepada ANTARA di Jakarta, Senin.
Menurut dia, ketiga calon wakil presiden membahas topik transisi energi dan energi baru terbarukan dalam tataran kebijakan yang tentu nantinya dijabarkan dan ditindaklanjuti melalui program serta kebijakan teknis di level kementerian dalam pemerintahan baru mendatang.
Yayan juga menyoroti mengenai adanya komitmen dari para cawapres untuk mengimplementasikan kebijakan terkait transisi energi dan pemanfaatan EBT.
“Saya kira ini berita baik dan juga pentingnya mengenai implementasi seperti disampaikan calon wakil presiden nomor urut 1 dalam menjalankan transisi energi,” kata Yayan.
Selain itu terdapat beberapa hal misalkan seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang energi dan sebagainya yang juga menjadi hal sangat krusial yang diungkapkan oleh calon wakil presiden nomor urut 1 terkait RUU tersebut.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.
Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam, pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat. (rdr/ant)
