JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Penyaluran beras bagi masyarakat melalui Program Bantuan Pangan ditujukan pemerintah untuk menjaga daya beli mereka yang rentan terhadap dampak langsung kenaikan harga pangan.
Hal ini sebagai salah satu bagian kebijakan pemerintah terkait perlindungan sosial. Bantuan Pangan yang telah disalurkan sejak April 2023 tersebut, juga menjadi peranti menekan laju inflasi nasional.
Setelah sebelumnya meninjau langsung penyalurannya di berbagai wilayah Indonesia, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kembali melakukannya sekaligus melakukan temu wicara dengan 100 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Kantor Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Jumat (2/2/2024).
“Bantuan pangan ini di tahun lalu sudah 1.489.286 ton. Jadi ini dilanjutkan sampai dengan bulan Juni secara nasional dan total yang diberikan ada 22 juta penerima bantuan,” ungkap Airlangga.
Provinsi Sulawesi Barat sendiri memiliki alokasi penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 8.371 ton untuk Bantuan Pangan pada tahun 2023.
Sedangkan untuk tahun 2024, total alokasi Bantuan Pangan untuk Provinsi Sulawesi Barat akan disalurkan kepada 123.963 PBP dan Kabupaten Mamuju bagi 18.719 PBP, dimana masing-masing penerima bantuan akan memperoleh 10 kg beras per bulan.
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga melakukan penyerahan Bantuan Pangan secara simbolis kepada 5 PBP dan berdialog secara langsung terkait dengan keberlanjutan program tersebut.
Para PBP yang hadir menyampaikan bahwa program Bantuan Pangan tersebut sangat dinantikan dan dibutuhkan masyarakat serta berharap agar bantuan tersebut dapat terus dilanjutkan.
Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa hingga saat ini Negara terus hadir di tengah-tengah masyarakat melalui beragam program peningkatan kesejahteraan sosial yang telah dilangsungkan, mulai dari Program Bantuan Pangan sebanyak 10 kg beras setiap bulan hingga Juni 2024 mendatang.
Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp200 ribu yang mulai disalurkan pada Februari 2024, Bantuan Program Keluarga Harapan yang memiliki komponen tambahan bagi ibu hamil hingga lansia, subsidi listrik, hingga Kartu Indonesia Sehat (KIS).
“Seperti tadi saya katakan bahwa bantuan sosial itu untuk kehadiran Pemerintah. Pemerintah memberikan PKH Rp250ribu itu sepanjang tahun, kemudian kita juga ada bantuan sembako itu terus menerus.”
“Dan ada iuran KIS, kartu sehat, kartu pendidikan sepanjang tahun, jadi Bantuan Pangan dan BLT ini kelanjutan dari program-program sebelumnya,” tutup Menko Airlangga. (rdr/infopublik)