CIBINONG, RADARSUMBAR.COM – Kesadaran toleransi merupakan faktor penting dalam penumbuhan dan inisiasi tumbuhnya harmoni pada masyarakat. Masyarakat Indonesia memiliki karakteristik yang beragam dari aspek kultur, tingkat literasi, dan keyakinan.
Kesadaran toleransi menjadi fondasi terbentuknya harmoni dalam menghormati hak-hak setiap individu tanpa memandang perbedaan. Salah satu upaya untuk dapat menumbuhkan kesadaran toleransi melalui pendidikan politik.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto dalam Forum Diskusi Publik dengan tema ‘Pentingnya Pendidikan Politik untuk Membangun Kesadaran Toleransi’ yang digelar di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar) pada Sabtu (3/2/2024).
“Pendidikan politik dapat memberikan dampak terhadap peran serta politik masyarakat. Peran serta yang dimaksud meliputi pemahaman masyarakat terhadap tanggung jawab individu untuk terlibat dalam proses demokrasi,” katanya.
“Salah satu bentuk peran serta dalam proses demokrasi dengan berlandaskan pendidikan politik, kata Anton, merupakan memahami dan bereaksi terhadap potensi ataupun penyelesaian konflik sosial pada rangkaian pemilihan umum (Pemilu).
Kesadaran toleransi berlandaskan pendidikan politik dapat menjadi kunci untuk membentuk kesadaran seluruh lapisan masyarakat terhadap penyebaran manipulasi informasi dan propaganda.
Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam berlangsungnya pendidikan politik untuk membangun kesadaran toleransi, yakni isu-isu kontroversial.
“Seringkali terdapat sebuah isu yang menggunakan sudut pandang secara subjektif dan secara tidak langsung berusaha untuk meyakinkan masyarakat lain untuk ikut dalam sudut pandang yang mereka bangun,” katanya.
“Sikap resistensi dalam menangkap informasi, hal ini disebabkan oleh maraknya warga negara indonesia (WNI) yang terbawa oleh arus dari sebuah isu kontroversial, sehingga menyebabkan tertutupnya pandangan untuk melihat sebuah isu terbaru secara objektif,” katanya.
Ketimpangan informasi, kata Anton, disebabkan oleh kurang meratanya pembangunan infrastruktur akses informasi, salah satunya merupakan akses internet.
“Kemudian, ketimpangan literasi politik, hal ini disebabkan pemahaman masyarakat dalam literasi politik masih kurang,” katanya.
Sementara itu, Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Film Nasional (PFN), Rosarita Niken Widiastuti mengatakan, Pemilu merupakan proses demokrasi dimana warga negara mempunyai hak untuk dipilih.
“Pemilu juga adalah mekanisme untuk mendistribusikan kekuasaan, karena negara kita adalah negara demokrasi,” katanya.
Jika zaman dahulu kekuasaan itu berada di tangan raja atau ratu, tetapi di Indonesia, katanya, kekuasaan itu dibagi. Ada eksekutif, yaitu Presiden, Wakil Presiden, Menteri, juga ada Legislatif seperti DPR RI, DPD RI.
“Pemilu adalah momentum penting, sehingga kita harus memberikan hak kita untuk memilih, jangan tidak memilih. Azas Pemilu itu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia. Itu untuk pemilih,” katanya.
Untuk penyelenggara pemilu, pemilu itu haruslah jujur dan adil. Jadi pemilu diharapkan bisa terlaksana secara jujur dan adil.
Signifikansi pemilu adalah diselenggarakannya demokrasi tetapi aman dan damai sehingga terjaga stabilitas nasional. Hak pilih adalah hak fundamental dari warga negara. Pemilu adalah kunci keseimbangan negara.
“Di Indonesia banyak partai yang akan ikut dalam penyelenggaraan pemilu. Hak pilih juga menjadi tanggung jawab moral kita . Hak pilih sangat penting untuk memberikan kontribusi secara langsung dalam menentukan pemerintahan. Karena yang nantinya dipilih itu mempunyai legitimasi,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Tokoh Masyarakat Kabupaten Bogor, Dede Chandra Sasmita mengatakan, semua perkara umat dan masa depannya di masa yang akan datang berada di tangan anak muda.
“Pendidikan politik adalah usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal,” katanya.
Menurutnya, manfaat pendidikan politik melatih warga negara agar meningkatkan partisipasi politiknya.
“Masyarakat atau individu diajarkan bagaimana mengumpulkan informasi dari berbagai media massa, diperkenalkan mengenai struktur politik, lembaga politik, pemerintahan,” tuturnya. (rdr)
