PADANG, RADARSUMBAR.COM – Saat ini, Kementerian BUMN menjalin kolaborasi dengan semua pihak, tak terkecuali organisasi keagamaan. Kolaborasi dengan organisasi-organisasi milik umat diyakini dapat mengakselerasi tumbuhnya perekonomian. Sebab, organisasi ini memiliki dukungan kekuatan pentahelix atau multisektor, yaitu kekuatan pemerintah, kekuatan komunitas/masyarakat, kekuatan akademisi, kekuatan dunia usaha dan kekuatan media.
Demikian disampaikan Anggota DPR RI Andre Rosiade saat menjadi keynote speaker dalam kegiatan diskusi terkait dengan “Peran BUMN untuk Pemberdayaan Umat” di Hotel Whiz Prime, Padang, Kamis (16/12).
Bicara pemberdayaan, jelas Andre, BUMN memiliki kewajiban untuk menyisihkan sebagian laba usahanya dalam rangka mendukung pengembangan dan pemberdayaan berbasis lingkungan sesuai dengan UU tentang BUMN (UU No 19/2003) dan UU tentang Perseroan Terbatas bila bentuk BUMN-nya adalah persero.
Ia menekankan, program bantuan CSR atau dalam terminologi BUMN saat ini dikenal dengan sebutan TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) merupakan komitmen Kementerian BUMN untuk membantu masyarakat secara luas. “Bahkan saat ini Kementerian BUMN juga sudah merevisi kebijakan penyaluran CSR agar semakin berpihak kepada masyarakat,” kata anggota Komisi VI DPR RI yang bermitra dengan Kementerian BUMN ini secara virtual.
Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini mengatakan, secara garis besar, ada dua kebijakan CSR BUMN saat ini, antara lain:
Pertama, untuk kembali merawat alam atau sustainability. Kedua, merawat manusianya dengan peningkatan kapasitas melalui bantuan pendidikan.
Kemudian kata ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini, paling tidak saat ini terdapat tiga peran utama BUMN dalam pemberdayaan umat, antara lain: Pertama, menanamkan akhlak. Pembangunan serta pemulihan ekonomi harus diiringi dengan pembangunan manusianya.
Dalam perspektif Islam, pembangunan ekonomi bersifat material dan spiritual, yang mencakup pula pembangunan sumber daya manusia (SDM), sosial dan kebudayaan. Dalam perkataan lain dampak pembangunan adalah menyeluruh, sebagaimana konsepsi Islam sebagai agama yang menyeluruh. Bukan hanya ekonomi yang bersifat material tetapi juga pembangunan nonmaterial yang bersifat spiritual, akhlak, sosial dan kebudayaan.
Ia menyebutkan, kualitas SDM pelaku pembangunan pun sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi umat. “Karena itu pembangunan SDM sangat diperlukan. Di sinilah letak fungsi dan peran BUMN sebagai tangan panjang negara harus mampu memetakan semua potensi SDM dan sumber daya alam (SDA) untuk dikelola dengan maksimal, guna menciptakan kesejahteraan,” papar Andre.
Kedua, sebut Andre, perekonomian umat. Yaitu dengan mengedukasi masyarakat tentang peran penting ekonomi umat dalam ekonomi Nasional.
Sejarah kata Andre, mencatat hadirnya kota-kota di Indonesia menjadikan masjid sebagai komponen pembentuk peradaban. Pada perkembangannya masjid menjadi identitas kota. Umumnya masjid sudah menjadi tempat ibadah dan ziarah. “Dampaknya, di sekitar lokasi masjid menjadi pusat ekonomi umat,” ujar Andre.
Saat ini, Andre menyebutkan, jumlah pondok pesantren (ponpes) di Indonesia pada Triwulan I-2021 sebanyak 31.385 ponpes dengan jumlah santri sekitar 4,29 juta orang. Dari jumlah tersebut, 44,2 persen di antaranya memiliki potensi ekonomi.
Masjid dan pesantren memiliki potensi ekonomi yang sangat besar yang bermanfaat bagi umat dan masyarakat luas. Selama ini pesantren telah mampu mandiri dalam membiayai operasional pesantren, namun tetap memerlukan perhatian pemerintah melalui pemberdayaan ekonomi.
Pemberdayaan ekonomi umat ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan, pendampingan, inkubasi, dan dukungan teknis serta akses permodalan. Bisnis yang dijalankan oleh pesantren perlu menyesuaikan dengan potensi dan segmentasi pasar.
“Kewirausahaan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mulai dari menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan nasional, menciptakan nilai tambah barang dan jasa, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, serta terciptanya ekonomi umat yang kokoh,” tutur Andre.
Ketiga, membangun sinergi. Yaitu dengan mensosialisasikan sinergi antara BUMN dengan sektor keagamaan. Dalam satu hadisnya, Nabi Muhammad SAW menyatakan, bahwa mukmin yang satu dengan yang lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling memperkuat antara sebagian dengan sebagian yang lainnya.
Oleh sebab itu, kata Andre, dalam konteks membangun ekonomi umat yang kuat dan memberi manfaat bagi banyak orang, maka patut terus didorong agar perusahaan BUMN juga memberi manfaat bagi masyarakat, dalam bentuk produk dan inisiatif yang dilakukan perusahaan tersebut.
“Di berbagai daerah, di Jawa Tengah dan Jawa Barat misalnya, saya melihat berbagai perusahaan BUMN bersinergi dengan berbagai lapisan di masyarakat. Salah satunya sinergi Pertashop yang dikelola Pertamina dengan ragam latar belakang masyarakat di daerah, desa, dan pondok pesantren,” terang Andre.
“Terdapat pula BRI Link yang dikelola BRI dan BSI yang berkomitmen memberikan dukungan produk dan jasa layanan perbankan bagi UMKM di lingkungan/ekosistem pesantren, mulai dari agen Laku Pandai, modal kerja untuk usaha, termasuk jika ingin membuka Pertashop,” sambung Andre.
Andre menegaskan, sebagai anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, dirinya memiliki komitmen kuat dalam pemberdayaan umat. Sebagai contoh, berbagai program bantuan sarana dan beasiswa pendidikan, pelatihan usaha, serta program pemberdayaan umat telah kami salurkan ke sejumlah pesantren dan masjid di Sumatera Barat. Bantuan sarana pendidikan, pelatihan usaha, hingga program pemberdayaan itu terselenggara atas sinergi dengan BUMN.
“Berbagai bantuan yang disalurkan itu merupakan bentuk dari kepedulian kami terhadap umat. Ke depan, saya mendorong agar kolaborasi antara BUMN dalam pemberdayaan umat terus dibangun dan diperkuat,” imbuh Andre.
