PADANG, RADARSUMBAR.COM – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Barat melaporkan penggunaan keuangan digital berupa Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Ranah Minang meningkat pesat dengan jumlah merchant yang mencapai 514.577 hingga triwulan II 2024.
“Jumlah merchant QRIS di Ranah Minang meningkat 27,32 persen jika dibandingkan triwulan II 2023 sebanyak 404.146 merchant,” kata Kepala BI Perwakilan Sumbar Mohamad Abdul Majid Ikram di Padang, Selasa.
Menurut Kepala BI Sumbar, angka 27,32 persen tersebut tergolong tinggi yang pada umumnya didominasi oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Di saat bersamaan pengguna QRIS juga terus meningkat yakni mencapai 824.214 pengguna.
Angka pengguna tersebut naik 238.311 ribu atau tumbuh 40,67 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Meningkatnya jumlah merchant maupun pengguna QRIS di Sumbar menandakan kesadaran masyarakat terhadap keuangan digital yang inklusif semakin membaik.
“Ini menandakan kesadaran masyarakat dalam pembayaran digital semakin meningkat seiring infrastruktur pembayaran dan komunikasi di Ranah Minang yang semakin baik,” kata Abdul Majid.
Dari peningkatan merchant maupun pengguna QRIS, BI Perwakilan Sumbar juga mencatat volume transaksi mencapai 12.403.837 kali dengan transaksi yang tumbuh di atas 240 persen dengan total nilai mencapai Rp1,6 triliun.
Abdul Majid menjelaskan peningkatan pengguna QRIS di Ranah Minang juga dipengaruhi oleh sistem keuangan digital yang lebih cepat, mudah, murah dan andal.
Apalagi, di tengah kemajuan teknologi saat ini masyarakat menginginkan sesuatu efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Peningkatan penggunaan keuangan digital tersebut juga berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumbar sebesar 4,71 persen pada triwulan II 2024.
Meskipun sudah tergolong tinggi BI Perwakilan Sumbar terus berupaya menggenjot penggunaan QRIS dengan menyasar tiga aspek.
Pertama, mendorong penggunaan QRIS di tingkat retail ke 19 kabupaten dan kota hingga ke daerah pelosok.
Kedua, BI setempat mendorong penerapan keuangan digital di sektor transportasi. Bahkan, untuk jangka panjang lembaga yang berdiri pada 1 Juli 1953 tersebut akan menyasar interkoneksi keuangan digital dengan aspek transportasi.
Terakhir, BI mengupayakan agar penyaluran bantuan sosial dari pemerintah menggunakan pembayaran secara digital. Terakhir, BI mendorong implementasi penuh elektronifikasi keuangan daerah.
“Dengan mekanisme digital ini maka potensi kebocoran dan keterlambatan pembayaran bisa diminimalisir,” ujarnya. (rdr/ant)
