Hal itu disebabkan oleh banyak faktor di antaranya belum adanya pengelola resi gudang, lokasi yang jauh dari sentra produksi pertanian, kinerja para pengelola, dan masalah lainnya.
“Pemerintah Sumbar menggandeng banyak pihak untuk mencari solusi lima resi gudang ini agar ke depannya petani bisa sejahtera,” ujar dia.
Sementara itu, Komite Tetap Perundingan Bilateral Kadin Indonesia Hendra Hartono mengatakan pihasknya terus mendorong Pemerintah Provinsi Sumbar memperkuat sistem resi gudang guna meningkatkan ekspor ke berbagai negara.
Ia mengatakan dengan menyiapkan dan mengoptimalkan keberadaan resi gudang, maka seluruh barang atau komoditas yang sesuai standar serta telah melalui proses seleksi akan lebih gampang masuk ke pasar global.
Dalam paparannya, Hartono menawarkan konsep baru tentang penerapan resi gudang di tanah air khususnya yang terkait dengan ekspor sejumlah komoditas yang disebut dengan barter timbal dagang. (rdr/ant)