PAINAN, RADARSUMBAR.COM – Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi (Disdagtrans) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumbar, Mimi Rianti Zainul memastikan tidak ada kelanjutan pembangunan Pasar Rakyat Surantih pada tahun anggaran 2022.
Mimi di Painan, Kamis (9/12/2021) mengatakan kegiatan pembangunan kemungkinan kembali dilanjutkan pada tahun anggaran 2023 yang direncanakan melalui dana Tugas Pembantuan (TP) yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Ya, tahun depan kami pastikan tidak ada,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan secara bertahap menganggarkan Rp18 miliar untuk kegiatan pembangunan Pasar Rakyat Surantih. Pasar dengan tiga lantai itu awalnya ditargetkan rampung pada 2022. Tahap awal pembangunan dimulai pada 2020, dengan alokasi dana Rp2,6 miliar. Kemudian pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021, pemerintah kabupaten kembali mengalokasikan Rp7,2 miliar.
Namun, kegiatan tersebut batal, sejalan dengan kebijakan refocusing (penyesuaian) anggaran dari pemerintah pusat untuk pembiayaan percepatan penanganan pandemi COVID-19 secara nasional. Sebagai antisipasi, pemerintah kabupaten kini menyiapkan sebanyak 34 kios bagi para pedagang setempat. Akan tetapi, kios itu tidak dipakai pedagang, karena dinilai tidak layak.
Secara terpisah, Indra, (49) salah seorang pedagang di Pasar Surantih menyayangkan kebijakan tersebut. Menurutnya, saat ini tidak ada kenyamanan bagi pedagang dan juga pembeli. Kondisi pasar sangat kumuh, apabila terjadi hujan agak lebat. Genangan air terdapat di mana-mana. Begitu pula saat kemarau tiba. Dagangan penuh debu, sehingga membuat orang enggan untuk membelinya.
Padahal, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sektor perdagangan tercatat sebagai penyumbang kedua terbesar dalam struktur Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), setelah sektor primer. “Sepanjang 2020, kontribusinya mencapai 12 persen terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Keluhan serupa juga disampaikan Robi, (32), salah seorang pedagang harian. Menurut pria paruh baya itu, penjualan agak turun semenjak pasar itu dibongkar masyarakat menjadi enggan masuk pasar, mengingat kondisinya yang kurang baik.
Mereka berharap, pemerintah kabupaten segera mencarikan solusi, sehingga suasana berdagang kembali normal. Kondisi itu kian diperparah dengan adanya pandemi COVID-19. “Jika terus berlarut, ini tentu akan berdampak luas pada perekonomian para pedagang di pasar ini,” sebutnya.
Pesisir Selatan memiliki 50 unit pasar tradisional yang terdiri dari 11 pasar kecamatan dan 3 pasar perserikatan dan 36 pasar nagari. Pemerintah kabupaten telah merevitalisasi 26 unit sejak 2016. Besaran anggaran yang digunakan lebih dari Rp50 miliar, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun APBD. Namun, ada sejumlah pasar yang selesai dibangun masih belum dihuni pedagang. (ant)
