Tingkatkan Ekonomi Warga, Pemko Pariaman Bangun Kawasan Pertanian Terpadu

Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Pariaman, Sumbar, Dasril. (Antarasumbar/Aadiaat M.S)

PARIAMAN, RADARSUMBAR.COM – Kawasan pertanian terpadu atau ‘intergrated farming’ yang mulai diupayakan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman, Sumatera Barat pada akhir 2021 akan terbentuk pada 2022 seiring dengan bantuan yang diberikan pemerintah setempat pada tahun ini.

“Kami telah mengusulkan sejumlah bantuan kepada pemerintah pusat, sekarang sedang proses yang mudah-mudahan disalurkan pada tahun Ini,” kata Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Pariaman, Sumbar, Dasril di Pariaman, Senin (10/1/2022).

Ia mengatakan banyak bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah pusat yang beberapa diantaranya telah diusulkan penerimanya dan sisanya masih dalam pendataan. Ia menyampaikan lokasi penerima bantuan untuk mendukung sistem pertanian terpadu tersebut berada di sejumlah desa di Pariaman.

Ia menyebutkan adapun jenis bantuan yang akan didapatkan oleh daerah itu yaitu diantaranya bibit durian untuk Desa Pungguang Ladiang dan Koto Marapak dengan luas lahan 20 hektare. Selanjutnya bibit jahe diusulkan untuk Desa Kampung Apar, Desa Sintuk, dan Sungai Rambai guna mendukung produksi usaha bubuk jahe yang dijalankan oleh warga di daerah itu.

Selain itu, kata dia Pemko Pariaman juga mengusulkan bibit alpukat untuk Desa Sikabu dan Desa Batang Tajongkek kepada pemerintah pusat sedangkan ayam dan 1.000 sapi belum ditentukan calon penerima manfaatnya. “Nanti di Pariaman akan ada kampung durian, kampung jahe, dan kampung alpukat,” katanya.

Dasril menyampaikan selain bibit, Pemko Pariaman juga mengusulkan mesin pengolahan jahe kepada pemerintah pusat untuk Desa Kampung Apar guna mendukung usaha produksi warga. Ia meyakini bantuan tersebut dapat diperoleh tahun ini karena tindaklanjut dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Kota Pariaman awal Desember 2021.

Sebelumnya Pemko Pariaman sedang berupaya membangun kawasan pertanian terpadu atau ‘integrated farming’ guna meningkatkan perekonomian warga setempat. “Syarat membuat ‘integrated farming’ ialah lahannya minimal 20 hektare, kami memiliki ratusan hektare untuk itu,” kata Wali Kota Pariaman, Genius Umar disela mengiringi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI.

Ia mengatakan rencana pembangunan kawasan tersebut muncul saat pihaknya membuka jalan sepanjang delapan kilometer tanpa APBD yang lahannya merupakan hibah dari masyarakat dan dikerjakan secara gotong royong.

Ketika jalan itu dibuka, kata dia diketahui ada sekitar 400 hektare lahan produktif yang dapat digunakan untuk pertanian sehingga ketika dikembangkan dengan banyak sektor pertanian maka kawasan itu akan cepat berkembang dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. (ant)

Gabung WhatsApp Channel, Telegram Channel, dan follow juga Facebook, Instagram Radar Sumbar untuk update berita terbaru
Exit mobile version