PADANG, RADARSUMBAR.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Sumatera Barat (Sumbar) pada awal tahun atau Januari 2022 mencapai 219,03 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau mengalami penurunan 28,05 persen dibandingkan Desember 2021.
“Desember 2021 ekspor Sumbar mencapai 304,41 juta dolar AS, Januari turun menjadi 219,03 juta dolar AS,” kata Kepala BPS Sumbar, Herum Fajarwati di Padang, Rabu.
Ia merinci pada Januari 2022 golongan barang yang paling banyak diekspor adalah lemak dan minyak hewan/nabati sebesar 163,44 juta dolar AS, dan golongan karet serta barang dari karet 24,02 juta dolar AS.
Negara tujuan terbesar ekspor Sumbar pada Januari 2022 adalah Pakistan senilai 87,44 juta dolar AS dan India 53,12 juta dolar AS serta Amerika Serikat 20,79 dolar AS. Selama periode Januari 2022 ekspor ke Pakistan memberikan peran terbesar mencapai 39,92 persen.
Sementara pada Januari 2022 nilai impor Sumbar mencapai 43,51 juta dolar AS atau naik 57,25 persen dibandingkan Desember 2021 yang mencapai 27,67 juta dolar AS
Golongan paling banyak diimpor pada Januari 2022 adalah bahan bakar mineral 29,14 juta dolar AS, dan pupuk 7,49 juta dolar AS. Impor terbesar pada Januari 2022 berasal dari Singapura senilai 23,95 juta dolar AS dan Kanada 7,49 juta dolar AS.
Sebelumnya Gubernur Sumbar, Mahyeldi memaparkan di tengah pandemi ekspor komoditas pertanian Sumbar terus mengalami peningkatan. Produk pertanian yang diekspor diantaranya kayu manis, sawit, karet, pinang, pala, gambir, biji kopi, petai cina, kecombrang, jengkol dan beberapa produk lain yang memiliki pasar cukup luas di beberapa negara.
Ia menyampaikan potensi ekspor tersebut terus ditingkatkan salah satunya dengan memperkuat hilirisasi produk pertanian di daerah sehingga yang diekspor bukan lagi komoditas mentah.
“Kayu manis misalnya, kebutuhan di negara tujuan itu adalah yang sudah diolah menjadi bubuk. Demikian juga dengan karet. Kalau kita bisa membawa investor untuk membangun pabrik di Sumbar, nilai produknya tentu akan lebih tinggi,” katanya.
Ke depan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait akan ditugaskan untuk mulai mempersiapkan program untuk hilirisasi produk pertanian seiring dengan visi misi yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 yang juga fokus pada sektor pertanian. (rdr)
