PAINAN, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah pusat menetapkan 37.727 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat sebagai penerima bantuan sosial (bansos) pengalihan subsidi harga BBM.
Kepala Dinas Sosial Perlindungan Anak dan Perempuan Pesisir Selatan Wendra Rovikto menyampaikan jumlah itu merupakan hasil validasi data keluarga kurang mampu yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos), sesuai kriteria yang ditetapkannya.
“Data itu baru kami terima dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Sumber dananya nanti dari APBN,” ungkapnya di Painan.
Pemerintah menaikkan harga BBM awal September ini. Pertalite menjadi Rp10.000 per liter, dari Rp7.650 per liter. Sedangkan solar dari Rp5.150 per liter kini naik menjadi Rp6.800 per liter.
Kebijakan menaikan harga guna memenuhi prinsip keadilan, inovasi, persamaan kesempatan, meningkatkan pelayanan publik dan bantuan langsung tunai sebagai kompensasi pengurangan subsidi.
Apalagi terjadinya pembengkakkan subsidi yang nyaris mencapai tiga kali lipat yang sebagian besar atau nyaris 70 persen subsidi justeru dinikmati kalangan mampu, mereka yang punya mobil.
Wendra melanjutkan guna meredam dampak kenaikan harga BBM pemerintah pusat menyiapkan Rp24,17 triliun APBN untuk 20,65 juta kelompok masyarakat kurang mampu.
Bantuan tersebut dibagikan selama empat tahap dengan besaran Rp150 ribu setiap tahapnya. Kemudian memberi subsidi upah senilai Rp600 ribu bagi 16 juta pekerja dengan kriteria upah maksimal Rp3,5 juta.
“Secara bertahap bantuan sosial akibat pengalihan subsidi BBM itu bakal dibagikan hingga akhir tahun ini,” terangnya.
Pemerintah kabupaten juga menyiapkan kompensasi pengalihan subsidi harga BBM dengan mengalokasikan dua persen dari total Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang ada dalam APBD.
Bantuan tersebut bakal disalurkan pada kelompok masyarakat kurang mampu yang tidak masuk dalam penerima manfaat bantuan sosial dari APBN, sehingga jangkauan kompensasi menjadi lebih luas.
Pemerintah menilai pemberian kompensasi dapat menjaga daya beli kelompok rumah kurang mampu akibat fluktuasi harga pasca perubahan harga BBM, khususnya komoditi bahan pangan dan bumbu-bumbuan.
Pemerintah juga menyadari penurunan daya beli masyarakat bakal berdampak negatif terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi daerah, mengingat besarnya kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDRB.
“Bahkan jika dilihat dari sisi permintaan, sumbangannya dalam PDRB jauh lebih tinggi dari belanja pemerintah,” jelas Wendra.
Berdasarkan data dinas sosial provinsi total penerima bantuan sosial akibat pengalihan subsidi harga BBM di Sumatera Barat tercatat sebanyak 320.342 keluarga kurang mampu. (rdr/ant)