BUKITTINGGI, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kota Bukittinggi memprioritaskan menjalankan program kerakyatan yang dianggap mampu memperbaiki ekonomi warga setempat, diantaranya diberikan di dunia pendidikan melalui pelunasan uang komite dan honor guru.
Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar mengakui dalam pemerintahannya saat ini program pembangunan tidak begitu gencar dilakukan, ia lebih memprioritaskan program bantuan sosial (bansos) kemasyarakatan untuk peningkatan ekonomi seperti pinjam modal tanpa bunga, memaksimalkan bantuan BAZNAS dan sering berkunjung langsung ke rumah warga.
Erman Safar, mengatakan masalah ekonomi mempengaruhi segala aspek, untuk itu Pemkot berupaya menciptakan program-program yang pro dengan kerakyatan khususnya membantu ekonomi masyarakat.
“Semoga program-program ini dapat mengurangi beban mereka, 2022 ini Pemkot salurkan bantuan sosial untuk masyarakat tidak mampu sebanyak 29.499 jiwa dan 4.240 KK, ada juga bantuan berupa hibah program keislaman dan kami mengupayakan kawasan ekonomi baru,” kata Erman Safar di Bukittinggi, Jumat.
Ia menyebut sekitar1.850 siswa SMA lulus setiap tahun di kota Bukittinggi, ada yang melanjutkan kuliah, ada yang langsung terjun ke dunia kerja dan merintis usaha sebagai UMKM.
“Pemerintah mengusahakan kawasan ekonomi baru di kota Bukittinggi dan program pendukung keadaan ini, untuk penguatan program keislaman diberikan program bantuan hibah sebesar Rp15,3 miliar,” katanya.
Bantuan hibah tersebut diberikan untuk mesjid sebesar Rp9,6 miliar, mushala Rp 1,7 miliar, MDTA sebanyak Rp1,3 miliar, TPQ Rp905 juta dan lembaga keagamaan lainnya senilai Rp1,5 miliar.
“Untuk biaya pendidikan, sejak awal 2022, kami di Pemkot telah buat kebijakan membantu masyarakat Bukittinggi, khususnya pelajar, untuk tidak lagi membayar uang komite sekolah sehingga para pelajar mendapatkan haknya dan tidak mengganggu proses pembelajaran mereka di sekolah, selain itu, kita juga bantu honor guru tidak tetap,” kata Erman Safar di Bukittinggi, Rabu.
Wako menjelaskan, selama 2022 Pemkot Bukittinggi telah mengalokasikan anggaran untuk SMA, SMK SLB Negeri dan swasta sebesar Rp12,1 miliar.
Untuk sekolah negeri, dana ini diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatra Barat sebesar Rp8,5 miliar diteruskan kepada sekolah negeri yang ada di Bukittinggi, untuk pembayaran iuran komite dan juga honor serta THR 117 orang guru tidak tetap (GTT).
“BKK dilaksanakan dengan kerjasama antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mana Dana Tahap I telah ditransfer sebesar Rp6,4 miliar untuk kebutuhan selama sembilan bulan dan kemudian Pemerintah Provinsi meneruskan dana tersebut ke sekolah-sekolah, nanti diberikan untuk tahap II kebutuhan 3 bulan dengan anggaran Rp2,1 miliar lebih,” katanya menjelaskan.
Sementara, untuk sekolah swasta, BKK ini dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi yang disalurkan ke sekolah swasta melalui mekanisme hibah yang langsung diberikan untuk 12 bulan. (rdr/ant)
