PADANG, RADARSUMBAR.COM – Pertamina Patra Niaga Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) optimistis stok Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk wilayah Sumatera Barat mencukupi sampai pada pergantian tahun, setelah adanya kebijakan revisi kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Dari hasil revisi kuota oleh pemerintah, maka proyeksi kami untuk BBM jenis pertalite dan biosolar bisa mencukupi sampai awal Januari 2023,” kata Pjs Area Manager Comm, Rel & CSR Sumbagut Agustiawan saat pertemuan dengan pimpinan perwakilan BUMN se-Sumbar, di Padang, Selasa.
Ia mengungkapkan, realisasi penyaluran BBM di wilayah Sumbar Januari hingga posisi September 2022 sudah sampai 73-75 persen dari kuota yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi periode yang sama pada tahun 2021, memang realisasi tahun ini sudah di atas.
Agustiawan memaparkan, pada periode Januari-Agustus untuk BBM jenis Pertalite sudah disalurkan 1.861 Kilo Liter (KL) rata-rata per hari, Biosolar 1.300 KL per hari ke seluruh wilayah Sumatera Barat. Memang pada September 2022, terlihat ada lonjakan untuk pertalite 1900 KL per hari dan Biosolar 1500 KL per hari.
Pihaknya memperkirakan, bisa saja terjadi lonjakan kebutuhan BBM berkaitan dengan Natal dan Tahun Baru nanti, karena Sumatera Barat merupakan destinasi wisata, tapi dengan kuota hasil revisi yang tetap pemerintah dapat tercukupi dan aman sampai awal Januari tahun depan.
Ia juga menyinggung, terkait adanya terjadi antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahanbakar Umum (SPBU) bukan disebabkan faktor stok BBM yang kosong. Tapi lebih kepada sisi penyaluran yang bisa jadi faktor armada pengangkut dalam perjalanan atau belum disalurkan atau bahkan ada proses administrasi yang terkendala oleh pengelola SPBU.
“Kalau dilihat pada realisasi penyaluran BBM sudah di atas rata-rata harian, misal pertalite 1300 KL/hari, dan Biosolar 1200 Kl/hari. Nah, namun permasalahan adalah berdasarkan evaluasi Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan, ternyata bahwa 70-80 persen masih belum tepat sasaran. BBM subsidi masih dinikmati kalangan mampu,” katanya.
Justru itu, tambahnya, masih ditemukan di lapangan ada saja upaya oknum-oknum tertentu untuk memanfaatkan BBM subsidi ini, maka upaya Pertamina Patra Niaga melakukan inovasi dari yang sebelumnya pencatatan manual, tapi ke depan sudah dilakukan pencatatan secara digital nomor polisi kendaraan saat pengisian bahan bakar.
Jadi, kalau ada harus antre saat pengisian di SPBU karena pencatatan secara digital, agar dapat dimaklumi karena bagian dari upaya Pertamina Patra Niaga agar yang menikmati BBM bersubsidi memang masyarakat yang membutuhkan.
“Dengan sistem yang dilakukan secara digital, ketika satu nomor polisi kendaraan sudah masuk ke sistem maka mereka akan bisa memantau penerimaan BBM bersubsidi setiap hari. Kenapa berdasarkan Perpres 191/2014 satu kendaraan pribadi maksimum hanya 60 liter per hari. Tapi permasalahan muncul lagi, adanya pengendara yang menggunakan plat kendaraan palsu,” ujarnya. (rdr/ant)
