PADANGARO, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, belum berencana menggelar operasi pasar untuk menurunkan dan menstabilkan harga beras di daerah itu yang kini berkisar Rp16.000 hingga Rp18.000 per kilogram sejak sekitar empat bulan yang lalu.
“Untuk saat ini (OP) belum. Namun kami akan berkoordinasi dulu dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) terkait anggaran untuk operasi pasar beras,” kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Solok Selatan Akmal Hamdi di Padang Aro, Selasa.
Sesuai mata anggaran yang tersedia di instansinya, katanya pihaknya sebelumnya telah menggelar operasi pasar untuk sembako.
Ia menambahkan pihaknya telah berkomunikasi dengan pemerintah daerah lainnya di Sumatera Barat, seperti Solok dan Agam, agar bisa menyuplai beras ke Solok Selatan melalui pedagang. “Selain untuk memenuhi kebutuhan, ini untuk mencegah agar harga beras tidak bertambah tinggi,” ujarnya.
Solok Selatan, merupakan salah satu lumbung padi di Sumatera Barat dengan luas lahan sesuai dengan data statistik Badan Pusat Statistik seluas 27.797 hektare pada 2017.
Kepala Dinas Pertanian Solok Selatan Nurhayati mengatakan kenaikan harga beras ini disebabkan oleh produktivitas padi yang menurun akibat serangan hama dan tikus.
Selain serangan hama, katanya alih tanaman yang dilakukan oleh petani dari padi ke bawang merah dan padi ke jagung juga mempengaruhi ketersediaan beras di Solok Selatan. Selain itu sejumlah persawahan kini juga telah beralih fungsi menjadi permukiman.
“Alih tanaman dan alih fungsi lahan ini memang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketersediaan beras di Solok Selatan,” katanya.
Solok Selatan, katanya menambahkan memiliki kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang wajib dilindungi seluas 9.162 hektare yang tersebar di tujuh kecamatan dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
“Namun dalam perjalanan waktu, lahan itu juga terdampak oleh alih fungsi yang dilakukan masyarakat sehingga perlu dicari gantinya dan harus dipetakan ulang di dalam RTRW,” ujarnya.
Adanya alih tanaman dan alih fungsi lahan ini, pihaknya kini tengah mengusulkan pembukaan lahan baru. “Solusinya kini adalah pembukaan lahan baru dan akan kami usulkan,” ujarnya. (rdr/ant)