PADANG, RADARSUMBAR.COM – Anggota DPR RI asal Sumatra Barat (Sumbar) dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade menekankan pentingnya keberadaan gudang di pasar rakyat agar dapat memudahkan identifikasi ketika terjadi kelangkaan stok kebutuhan pokok, sehingga gejolak harga barang di pasar rakyat dapat diantisipasi. Pasalnya, bila gejolak harga dapat diredam, inflasi menjadi terkendali.
Hal itu disampaikan Andre Rosiade saat membuka Sosialisasi Kebijakan Sarana Perdagangan dan Logistik, Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan di Hotel Truntum Padang, Selasa (14/3/2023). Acara ini juga dihadiri ketua panitia yang juga Wakil Ketua DPD Gerindra Sumbar, Nurhaida.
Lebih lanjut Andre menjelaskan, gudang memiliki peran signifikan dalam proses pemantauan stok di pasar. Saat ini stok barang kebutuhan masyarakat di pasar rakyat umumnya tersimpan di kios atau lapak masing-masing pedagang pasar.
Hal ini katanya, justru mempersulit proses pemantauan stok di pasar rakyat. “Untuk mempermudah pemantauan serta penyimpanan stok barang kebutuhan pokok di pasar rakyat diperlukan gudang,” kata Andre di hadapan peserta yang merupakan komunitas pedagang pasar.
Anggota Komisi VI DPR RI ini menegaskan, DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk ikut melakukan upaya-upaya terbaik melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, serta memastikan tugas-tugas negara tetap dapat berjalan dengan baik.
DPR RI bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) berupaya untuk memulihkan keadaan dan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional mulai dari harga, pasokan dan distribusi berbagai komunitas, khususnya barang kebutuhan pokok dan barang penting yang ditujukan untuk pengendalian inflasi serta menjaga daya beli masyarakat. “Untuk itulah DPR RI berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan pada kegiatan hari ini,” tutur ketua DPD Gerindra Sumbar ini.
Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini berharap, melalui kegiatan sosialisasi ini hendaknya dapat menyusun kebijakan terkait pemetaaan dan pembinaan sarana perdagangan dan logistik yang terfokus pada beberapa hal yakni fungsi gudang di pasar rakyat, revitalisasi sarana perdagangan khususnya manajemen pengelolaan pasar serta mampu memberikan masukan terkait pengembangan sarana perdagangan yang akan menitikberatkan pada gambaran pasar yang ideal bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumbar Novrial, menegaskan dinas yang ia pimpin mempunyai tugas yang berat bagaimana kembali mewujudkan kejayaan Sumbar khususnya Kota Padang di masa lampau sebagai pusat perdagangan di Sumatera.
“Persoalannya adalah masyarakat Sumbar punya budaya berdagang, bukan mengolah atau memproses. Kita tidak punya budaya itu (mengolah dan memproses), karena itu saya yakinkan diri dan kawan-kawan bahwa pekerjaan di perdagangan ini berat. Kami mohon bapak-ibuk bisa membantu pemda provinsi dan Kota Padang untuk menghidupkan kembali Sumbar khususnya Padang menjadi pusat perdagangan, sekurang-sekurangnya di sumatera bagian tengah,” tuturnya.
Ia menilai, posisi Sumbar sebagai pusat perdagangan cukup potensial. Namun tetap saja pemerintah dihadapkan dengan tantangan yang besar. Pemerintah Provinsi Sumbar katanya, mengejawantahkan hal itu dalam visinya yakni terwujudnya Sumbar yang madani, unggul berkelanjutan, kemudian mewujudkan usaha perdagangan dalam dan luar negeri yang kondusif dan berdaya saing.
“Kalau dulu perdagangan dalam dan luar negeri yang berdaya saing ini, untuk wilayah sumatera bagian tengah itu pelabuhan ekspornya di Teluk Bayur, walaupun kapal saat itu tidak periodik sebagaimana di pantai timur. Tetapi kayu manis dari Kerinci kemudian kopi dari Sumatera Utara bagian selatan itu dikapalkan melalui Teluk Bayur. Sekarang sudah beralih, Teluk Bayur itu sudah dipenuhi oleh CPO dan semen, sehingga komoditi perkebunan dan pertanian larinya pakai truk ke pelabuhan timur,” paparnya.
Tantangan lainnya sebut Novrial, Kota Padang yang dulunya banyak gudang-gudang produk ekspor kini sudah mulai berkurang. “Kemudian apa yang kita imajinasikan Padang yang dulu di sekitar Muaro, Pasar Mudiak, Pasar Batipuah banyak gudang-gudang produk ekspor hasil pertanian, sekarang tidak lagi. Ini yang menjadi pemikiran kami bagaimana menghidupkan kembali Padang menjadi pusat perdagangan,” tuturnya.
Ia menyebut, di bidang perdagangan ini, Pemprov Sumbar menargetkan meningkatnya usaha perdagangan dalam negeri yang ditandai persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
“Berapa kontribusi yang diberikan sektor perdagangan ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi Sumbar? Uang yang beredar di sektor perdagangan tidak seberapa. Selama ini apakah kita (sektor perdagangan) yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Sumbar? Jangan-jangan gaji PNS dan swasta yang paling banyak berkontribusi (pertumbuhan ekonomi), sementara sektor perdagangan tidak. Kalau bisa, kita semua kembali bergairah melakukan upaya perdagangan dan memberikan kontribusi,” ajaknya.
Persoalan-persoalan di atas menurutnya tidak terlepas dari beberapa hal seperti belum optimalnya pembinaan terhadap pelaku usaha di Sumbar, baik dari sisi akses pemasaran maupun akses permodalan. Kemudian, pelaku usaha yang kurang melek terhadap teknologi informasi, dan terakhir inflasi.
“Bagaimana ke depan kita mampu mendorong masyarakat bergairah untuk melakukan upaya perdagangan. Salah satu caranya yakni dengan memperluas pasar ke luar, berdagang dengan orang luar sehingga uang dari luar itu masuk ke kita,” terangnya. (rdr-008)
