JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Maret 2023 mencapai Rp37,54 triliun atau 12,57% dari pagu anggaran.
Dokumen APBN KiTa yang dikutip pada Selasa (25/4/2023) juga menyebutkan realisasi belanja subsidi terbagi dalam subsidi energi sebesar Rp24,49 triliun dan subsidi non-energi sebesar Rp13,05 triliun.
Realisasi belanja subsidi energi utamanya bersumber dari subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan subsidi LPG Tabung 3 Kg yang mencapai Rp14,48 triliun atau 10,38% dari pagu APBN 2023, atau menurun 41,85% secara year on year.
Penurunan realisasi subsidi BBM dan subsidi LPG Tabung 3 Kg di antaranya dipengaruhi penurunan ICP yang rata-rata turun sebesar 21,18 persen (yoy) selama periode Januari-Maret 2023. Namun, apabila dilihat dari sisi volume konsumsi jenis BBM tertentu atau JBT dan LPG 3 Kg justru mengalami kenaikan.
Kemenkeu juga mencatat, total volume konsumsi JBT yaitu minyak tanah, solar, dan biosolar hingga Februari 2023 mengalami kenaikan sebesar 5,73% secara year on year. Sementara, untuk volume konsumsi LPG 3 Kg juga naik yaitu sebesar 6,26% secara year on year.
Sedangkan realisasi subsidi listrik mencapai Rp 10,01 triliun atau 13,8% dari Pagu atau mengalami kenaikan sebesar 31,35 persen (yoy).
Sementara itu, realisasi belanja subsidi non energi pada Januari sampai dengan Maret 2023 mencapai Rp 13,05 triliun, atau 15,08% dari pagu. Realisasi tersebut didominasi oleh Subsidi Kredit Program sebesar Rp12,86 triliun atau 98,56% dari total realisasi subsidi non energi.
Sedangkan sisanya disumbang oleh realisasi subsidi Public Service Obligation (PSO) yang tercatat sebesar Rp 190 miliar atau sebesar 1,44%.
Realisasi subsidi kredit program tersebut utamanya disumbang oleh realisasi subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah terealisasi sebesar Rp 12,50 triliun atau 30,53% bila dibandingkan dengan alokasi pagu subsidi bunga KUR serta tumbuh 211,12% secara year on year.
Adapun penyaluran tahun berjalan jenis subsidi non energi Lainnya belum terdapat realisasi, dikarenakan masih adanya proses administrasi dan verifikasi dalam penyaluran subsidi. (rdr/infopublik)