Dukung Program Sejuta Rumah, Andre Rosiade: Relaksasi POJK 48 Sektor Perumahan Harus Diperpanjang

DPR akan mendukung dengan menerbitkan regulasi agar sektor pembiayaan perumahan itu bisa tumbuh

Anggota Komisi VI DPR RI asal Sumbar Andre Rosiade membuka acara seminar sosialisasi BUMN di Hotel Truntum Padang, Senin (26/6/2023). (Foto: Adiyansyah Lubis/radarsumbar.com)

PADANG, RADARSUMBAR.COM – Anggota Komisi VI DPR RI asal Sumatra Barat (Sumbar) H Andre Rosiade mengatakan, DPR mendukung agar Program Sejuta Rumah yang menjadi andalan pemerintah saat ini berjalan sukses. Selain mewujudkan rumah implan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sektor perumahan juga menyerap 500 ribu tenaga kerja untuk setiap pembangunan 100 ribu unit rumah.

“Oleh sebab itu DPR akan mendukung relaksasi POJK 48/PJOK.03/2020 untuk sektor perumahan, diperpanjang. Hal ini penting dilakukan mengingat masih berjalannya hunian usaha di sektor perumahan,” kata Andre Rosiade saat membuka seminar sosialisasi BUMN dengan tema ‘Peluang dan Tantangan Pembiayaan Perumahan’, di Hotel Truntum Padang, Senin (26/6/2023) yang juga dihadiri dua narasumber yakni akademisi Unand Feri Arlius dan Arwindya Tria dari Bank BTN Padang dan ketua panitia yang juga Wakil Ketua DPD Gerindra Sumbar Nurhaida.

Sekadar diketahui POJK 48/PJOK 03/2020 merupakan peraturan otoritas jasa keuangan tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Peraturan ini diterbitkan sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan menghindari terjadinya moral hazard.

Program Sejuta Rumah telah dicanangkan Presiden RI sejak tahun 2015 lalu. Program ini merupakan gerakan percepatan dan kolaborasi antara pemerintah dengan para pelaku pembangunan perumahan dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.

Di hadapan ratusan peserta yang hadir, Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini menyebut, saat ini jumlah backlog atau kekurangan perumahan yang dibutuhkan masyarakat mencapai 12,7 juta unit. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, menurut Andre berbagai pihak harus bekerjasama agar kekurangan dari kebutuhan perumahan itu tidak terlalu tinggi. “DPR akan mendukung dengan menerbitkan regulasi agar sektor pembiayaan perumahan itu bisa tumbuh,” katanya.

Sebagai BUMN yang fokus dalam pembiayaan perumahan rakyat, anggota Komisi VI DPR RI yang bermitra dengan BUMN ini, mengapresiasi peran aktif PT Bank Tabungan Negara atau Bank BTN selama ini. Peran tersebut kata Andre harus terus didukung agar Bank BTN bisa punya kesempatan yang lebih besar lagi dalam membiayai perumahan rakyat, khususnya MBR.

Senada dengan Andre, Arwindya Tria dari Bank BTN Padang menyebut, backlog atau kesenjangan dari seluruh masyarakat yang berhak untuk memiliki rumah jumlahnya masih sangat tinggi. “Paling banyak berasal dari usia muda atau milenial yang punya penghasilan yang sudah seharusnya memiliki rumah,” katanya.

Ia menyebut, ada beberapa tantangan dalam penyediaan rumah ke depan. Dari sisi suplai, penyediaan rumah belum sebanding dengan peningkatan kebutuhan. Dari 1,9 juta penambahan rumah tangga setiap tahunnya, baru 1 juta rumah yang bisa disediakan.

Lalu, tantangan karena keterbatasan lahan di perkotaan. Kemudian, inflasi yang naik sehingga mendorong kenaikan harga bahan bangunan. Ujung-ujungnya, harga jual rumah juga ikut terkerek naik.

Ia menambahkan, tantangan dari sisi demand, yakni adanya pertumbuhan populasi, dan tuntutan. “Misalnya harus dekat dengan akses pendidikan, kesehatan, dan akses publik lainnya,” sebutnya.

Lalu, dari sisi regulasi, salah satu tantangan dalam pembangunan rumah adalah proses perizinan berupa IMB atau PBG (pendaftaran pembangunan gedung).

Tantangan lain katanya, adalah kenaikan suku bunga, yang diakibatkan naiknya suku bunga acuan Bank Indonesia, yang mengakibatkan bunga kredit semakin tinggi. “Jika ini terjadi, ini bisa mengurangi masyarakat untuk membeli rumah secara kredit,” jelasnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut katanya, diperlukan berbagai strategi dari perbankan. Pertama, memberikan kredit yang bisa memberikan penghasilan yang besar bagi perbankan. Kedua, memperbanyak komposisi dana pihak ketiga sehingga mampu menekan suku bunga kredit yang diberikan kepada masyakat. Ketiga, memperkuat permodalan sehingga perbankan mampu memperkuat pemberian kredit.

Sebagai bank yang fokus dalam pembiayaan perumahan, dia menegaskan Bank BTN Padang ikut serta menyukseskan Program Sejuta Rumah yang digalakkan pemerintah. Bank BTN berperan aktif dan menargetkan penyaluran 1,3 juta kredit perumahan rakyat (KPR) bagi MBR.

“Kita saat ini fokus mengarahkan pemberian kredit itu ke generasi milenial dan masyarakat yang bekerja di sektor informal,” sebutnya.

Sementara itu akademisi Unand Feri Arlius, mengatakan, sebagai kebutuhan primer, jumlah kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan rumah saat ini masih sangat kurang. Di tambah lagi, masih ada rumah yang ditempati masyarakat dikatakan belum layak huni.

Bahkan kata Feri, ada beberapa rumah yang dibangun di lokasi-lokasi yang seharusnya tidak boleh mendirikan bangunan. Seperti lokasi perumahan yang berada di daerah rawan bencana, berada di pinggir sungai dan kawasan hutan.

“Kalau ingin membangun rumah, harus diperhatikan juga rencana tata ruangnya. Misalnya, ada aturan minimal 10 meter tidak boleh mendirikan bangunan atau rumah di pinggir sungai,” terang ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sumbar ini.

Kemudian, imbuh Feri, persoalan lain yang dihadapi masyarakat yakni terbatasnya akses pembiayaan saat hendak membangun rumah. “Bisa jadi karena masyarakat tidak tahu atau tidak menerima informasi tentang adanya akses pembiayaan perumahan, atau memang karena keadaan bisa jadi karena tidak ada jaminan kredit,” tuturnya. (rdr)

Exit mobile version