JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mendukung kebijakan hilirisasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilanjutkan Presiden RI berikutnya. Andre meminta segala kendala yang berkaitan dengan industri pengolahan dan pemurnian (smelter) segera dipecahkan.
Anggota Fraksi Partai Gerindra ini mengungkap, salah satu kendala smelter yang akan beroperasi pada 2024 adalah tidak adanya pasokan listrik. Dia mengatakan ada lima smelter yang membutuhkan pasokan listrik hingga 2.595 megawatt dalam waktu dekat.
“Sebentar lagi ada beberapa smelter akan selesai. Tapi permasalahannya listriknya nggak ada. Ini saya dapat data ada 5 perusahaan yang segera membutuhkan listrik sebesar 2.595 megawatt di Sulawesi,” kata Andre dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Kelima smelter tersebut ialah milik PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) yang membutuhkan listrik 415 megawatt pada kuartal I 2024, PT Huadi Nickel Aloy membutuhkan pasokan listrik 450 megawatt, PT Kalimantan Vero Industri membutuhkan 710 megawatt, PT Merdeka Copper Gold, dan PT Vale Indonesia yang membutuhkan pasokan listrik 600 megawatt.
Andre meminta segera ada terobosan dari Kementerian BUMN dan PT PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik di industri smelter tersebut. “Intinya apa, PLN di bawah Pak Tiko, ini harus ada terobosan. Apakah mungkin kita membangun pembangkit baru dengan waktu terbatas. Atau bisa saja ada terobosan dengan menyewa floating power plant (pembangkit listrik terapung). Tapi menyewa floating power plant ini pernah ada masalah waktu dulu,” kata Andre.
Andre menyarankan agar PT PLN di bawah koordinasi Kementerian BUMN meminta legal opinion ke Kejagung terkait wacana penyewaan floating power plant tersebut. Hal itu agar tak terjadi persoalan hukum di kemudian hari.
“Saya sarankan Kemen BUMN perintahkan PLN untuk minta legal opinion dari Jamdatun sehingga tidak ada permasalahan hukum di kemudian hari. Keputusan harus diambil, jangan sampai hilirisasi yang diminta Presiden, salah satu proyek mercusuar Presiden Jokowi untuk meninggalkan legacy terbaik bagi bangsa ini terhalang oleh ketersediaan listrik. Jadi jangan didiamkan. Itu tugas Menteri BUMN dan wakil menterinya untuk mengambil keputusan cepat dan tepat dan aman bagi PLN,” kata Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini. (rdr)