JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade mendukung langkah Menteri BUMN Erick Thohir membongkar temuan dugaan kerugian pengelolaan dana pensiun (Dapen) yang dikelola BUMN.
“Kita mendukung penuh langkah Kementerian BUMN melapor ke Kejagung dan meminta Kejagung tangkap dan proses hukum pelakunya,” kata Andre kepada wartawan, Selasa (3/9/2023).
Anggota Fraksi Partai Gerindra itu mendukung Erick untuk melakukan perbaikan sistem pengelolaan Dapen di BUMN. Dia mengapresiasi langkah Kementerian BUMN meminta audit dari ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Saya rasa langkah BUMN mengajak bersama-sama BPKP sudah tepat. Ini juga bisa menjadi dasar perbaikan sistem Dapen di BUMN ke depannya,” ujar anggota Dewan Pembina Gerindra ini.
Andre mengatakan, perbaikan sistem pengelolaan Dapen perlu dilakukan agar tidak ada oknum yang bisa merugikan pensiunan BUMN. “Sekali lagi, kami sangat mendukung Pak Erick membongkar kasus ini hingga tuntas,” kata Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini.
Seperti diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin terkait temuan dugaan kerugian pengelolaan Dapen BUMN, Selasa siang. Erick mengatakan 70 persen dana pensiun yang dikelola BUMN ‘sakit’.
“Ternyata, dari 48 dana pensiun yang dikelola BUMN itu, 70 persen ‘sakit’, 34 bisa dinyatakan ‘tidak sehat’. Karena itu, kita berkoordinasi waktu itu dengan Bapak Jaksa Agung, meskipun belum secara formal saya sampaikan, ‘Pak ada indikasi seperti ini’ dan Pak Jaksa Agung dan saya sepakat mendorong ditindaklanjutkan pada tentu BPKP untuk memastikan angka-angka ini,” ujar Erick.
Erick kemudian berkoordinasi dengan Jaksa Agung untuk membawa ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait temuan awal empat dana pensiun untuk diaudit. Hasilnya, kata Erick, ditemukan adanya kerugian negara Rp300 miliar.
“Karena itu awalnya kita lakukan empat dana pensiun, ada Inhutani, ada PTPN, ada Angkasa Pura I, dan tentu juga RNI, dan jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu ada kerugian negara Rp300 miliar dan ini belum menyeluruh dibuka oleh pihak BPKP dan Kejaksaan Agung,” jelasnya.
Erick menyebut semua temuan itu belum menyeluruh. Erick mengaku kecewa dan sedih dana pensiun karyawan yang bekerja puluhan tahun dirampok oleh oknum-oknum biadab. “Artinya, angka ini bisa lebih besar lagi. Saya kecewa, saya sedih, karena pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun yang tentu kurang, itu hasilnya dirampok oleh oknum-oknum yang biadab,” ujarnya.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti terkait temuan itu. Pihaknya melakukan audit terkait tata kelola dana pensiun dan mengidentifikasi area-area risiko.
“Jadi sebagaimana disampaikan Menteri BUMN, audit yang kami lakukan ini audit tujuan tertentu. Ini merupakan tindak lanjut dari permintaan Menteri BUMN. Jadi yang kita nilai itu akuntabilitasnya, tata kelola dana pensiunnya. Kemudian kami mencoba mengidentifikasi area-area risiko dan memberikan rekomendasi perbaikan,” ungkapnya.
Yusuf mengatakan pihaknya juga mengambil sampel transaksi investasi 10 persen senilai kurang lebih Rp1,1 triliun. Transaksi tersebut ditemukan tanpa memperhatikan prinsip tata kelola yang baik. “Dari 4 sampling ini, kami juga mengambil sampling transaksi investasi itu 10 persen dari sekiranya kira-kira 1,124 T. Dan kami menemukan transaksi investasi ini beberapa dilakukan tanpa memperhatikan prinsip tata kelola yang baik,” jelasnya. (rdr)